70% Industri Kecil Terancam Gulung Tikar, Kenapa?

JAKARTA - Pengusaha industri konveksi skala kecil dan menengah memprediksi semakin banyak Industri Kecil Menengah (IKM) akan gulung tikar jika produk impor barang jadi mulus masuk ke Indonesia. Bahkan diprediksi penutupannya bisa mencapai 70 persen hingga akhir tahun 2024.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman menyoroti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Menurutnya aturan itu malah membuka kembali keran impor pakaian jadi yang dikhawatirkan menggerus pasar industri lokal dalam negeri.

Padahal, dia sudah mulai merasakan angin segar dari berlakunya Permendag 36/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang membatasi masuknya barang jadi ke Indonesia. Aturan ini semula berlaku efektif pada 10 Maret 2024, yang selanjutnya direvisi kembali oleh pemerintah.

Baca Juga:

• RUU Kawasan Industri Didorong Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM
• Ekonomi Kerakyatan Harus Jadi Salah Satu Kekuatan Utama Nasional

"Nah sekarang terjadi ketika ada Permendag 8/2024 ini langsung nih, anehnya para penjual online itu, reseller itu berhenti kerja sama dengan IKM. Ini gimana nasib kami?," tanya Nandi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Dia mengatakan, sejak terbitnya aturan baru tersebut, sudah banyak rekan-rekannya pengusaha IKM tidak memproduksi pesanan. Bahkan disebutkan sudah terjadi penurunan produksi sebesar 20 persen.

Baca Juga:

• UMKM Bersertifikat SNI di Bawah Satu Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan
• Hilirisasi Sawit Harus Dibarengi Penguatan Ekosistem Hulu hingga Hilir

Dia turut menanggapi isu kalau isi kontainer yang tertahan di pelabuhan berisi barang-barang atau pakaian jadi. Jika demikian, dia khawatir barang-barang itu mengalahkan produk lokal di pasar dalam negeri dan menggerus IKM sektor konveksi ini hingga 70 persen di akhir tahun 2024.

"Mudah-mudahan isu kontener banyak ini jangan sampai isinya jangan sampai pakaian jadi, kalau pakaian jadi yaa mungkin di akhir 2024 aja bisa 70 persen yang tutup IKM," tegasnya.

RUU Kawasan Industri Didorong Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM

Ekonomi Kerakyatan Harus Jadi Salah Satu Kekuatan Utama Nasional

UMKM Bersertifikat SNI di Bawah Satu Persen, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan

Hilirisasi Sawit Harus Dibarengi Penguatan Ekosistem Hulu hingga Hilir

Pelaku Usaha Diminta Perhatikan Buffer Zone Kawasan Industri

Gandeng Big Tech Hingga Festival UMKM, PWI Fest 2026 Siap Digelar di Jakarta Desember Mendatang