Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

kabarmelayu.com,KARAWANG - Kawasan industri tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat berdirinya pabrik dan masuknya investasi. Kawasan industri harus berkembang menjadi ekosistem bisnis yang menghubungkan industri dengan infrastruktur, tenaga kerja, masyarakat, serta IKM dan UMKM sehingga memberikan dampak positif secara luas.

Hal itu disampaikan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA dalam kunjungan kerja Panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).

Pembangunan kawasan, kata Hendry Munief harus mampu menciptakan keterkaitan antarsektor, sehingga manfaat keberadaan industri tidak berhenti di dalam kawasan, tetapi ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru
• 700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Panja adalah infrastruktur dan utilitas. Ketersediaan listrik, gas, air baku, pengolahan limbah, telekomunikasi, jalan serta konektivitas logistik harus memiliki standar pelayanan yang jelas. Kepastian layanan tersebut penting untuk menjaga produktivitas industri sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Ekosistem industri tidak akan lengkap jika masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Karena itu, keterlibatan tenaga kerja lokal, mitra, suplier, IKM dan UMKM perlu diperkuat melalui pengembangan keterampilan, kemitraan dan keterhubungan dengan rantai pasok industri tersebut." tegas Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.

Baca Juga:

• Dari Dumai Tembus Pasar Dunia, KADIN dan Bea Cukai Dorong UMKM Go Export
• Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

Hendry Munief juga menekankan pentingnya mengubah pendekatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program perusahaan jangan hanya berhenti pada pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi diarahkan untuk membangun kemampuan masyarakat.

Menurutnya, TJSL dapat diarahkan pada pelatihan, peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, sertifikasi, peningkatan kualitas produk dan membuka akses UMKM menjadi bagian dari kebutuhan industri.

Arah tersebut sejalan dengan bahan pembahasan Panja RUU Kawasan Industri yang menempatkan pengembangan SDM industri, kemitraan dengan IKM/UMKM serta peran kawasan terhadap masyarakat sekitar sebagai bagian penting dalam RUU Kawasan Industri.

Dengan demikian, keberhasilan kawasan industri tidak hanya diukur dari jumlah investasi atau perusahaan yang beroperasi. Dampaknya juga harus terlihat dari terserapnya tenaga kerja lokal, tumbuhnya UMKM, meningkatnya produktivitas masyarakat dan terbentuknya rantai ekonomi di sekitar kawasan.

"Industri harus tumbuh bersama lingkungan dan masyarakatnya. Semua sektor harus memiliki keterkaitan dan memberikan dampak positif," tegas Hendry Munief.

Karena itu, Panja RUU Kawasan Industri mendorong regulasi yang memberikan kepastian hukum dan layanan infrastruktur bagi investor, sekaligus membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, Mitra, Suplier, IKM, UMKM dan masyarakat untuk berkembang.

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Dari Dumai Tembus Pasar Dunia, KADIN dan Bea Cukai Dorong UMKM Go Export

Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB

Pameran Kriyanusa 2026, Dekranasda Bengkalis Dukung Perajin Naik Kelas