Pemprov Riau Bakal Garap Sektor Perkebunan

kabarmelayu.comPEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bakal menggarap sektor perkebunan sawit. Rencana ini sedang dikaji. Kemungkinan rencana ini bakal berujung pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru atau memanfaatkan core bisnis yang sudah terbentuk.

"Saya minta Pak Kadis Perkebunan (Syahrial Abdi) buat formulasinya, kita akan mendirikan BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu tak lama, pak Kadis sudah melakukan kajian dengan luasan yang ada," kata Gubernur Wahid saat mengunjungi Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru.

Gagasan penggarapan sektor perkebunan tersebut lebih pada pemanfaatan lahan usaha yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Gugatan pemerintah yang sudah dimenangkan di pengadilan dan berstatus inkrah, secara hukum harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

"Tadi ada laporan dari pak Yanto (Wagub), bahwa sudah ada ada yang inkrah. Nanti diambil daerah, kita kelola melalui badan usaha," papar Wahid.

Baca Juga:

• Buruh PT. APSL Mogok Kerja, Gaji Tidak Dibayar Tepat Waktu
• Ninja Sawit di Lubuk Bendahara Mengganas, TBS Mengkal Pun Habis Dilibas

Berapa sektor perkebunan sawit yang bakal dikelola serta potensi pendapatan yang dihasilkan, belum dirincikan. Wahid berharap, upaya ini dapat menjadi satu peluang bisnis baru sebagai sumber pendapatan bagi daerah nantinya.

"Kita upayakan, makanya kita minta formulasinya dulu dari pak Kadis," ungkap Wahid lagi.

Baca Juga:

• Septian Nugraha: Beasiswa SDM Sawit Jadi Bekal Generasi Muda Bangun Bengkalis
• Produksi CPO Riau Tembus 9,4 Juta Ton per Tahun

Sementara, Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi menyatakan siap menindaklanjuti harapan Gubri tersebut. Termasuk kajian potensi dan lahan sawit yang bakal bisa digarap.

Salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembamgunan Riau (SPR) memiliki anak usaha bernama SPR Trada. Upaya yang sudah dilakukan anak perusahaan ini menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah di Riau.

Apakah SPR Trada bisa mengcover gagasan Gubernur untuk mengelola perkebunan, Syahrial belum bisa memastikan. Karena itu, perlunya pengkajian lebih mendalam sebelum keputusan diambil.

"Yang jelas harus sesuai core bisnisnya. Atau kita bentuk BUMD yang baru. Nanti kita tindaklanjuti hasil kajian kepada gubernur," papar Syahrial.

Buruh PT. APSL Mogok Kerja, Gaji Tidak Dibayar Tepat Waktu

Ninja Sawit di Lubuk Bendahara Mengganas, TBS Mengkal Pun Habis Dilibas

Septian Nugraha: Beasiswa SDM Sawit Jadi Bekal Generasi Muda Bangun Bengkalis

Produksi CPO Riau Tembus 9,4 Juta Ton per Tahun

KSO Kebun Sitaan Dipersoalkan, Aktivis Desak Kejaksaan Periksa Direksi Agrinas

PT. Oscar Investama Diakui Tak Memiliki Kebun Inti, Izin Dipertanyakan