Persoalan Kelapa Inhil Bukan Sekadar Hilirisasi dan Ekspor

kabarmelayu.com,INHIL - Terkait anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), tidak cukup diselesaikan hanya dengan intervensi harga, ekspor dan pembangunan hilirisasi. Tata niaga di tingkat desa juga harus dibenahi.

Demikian disampaikan Rosmely, SH, Ketua PPWI Inhil menanggapi persoalan harga kelapa yang membuat petani di Negeri Seribu Parit ini menjerit. Kian hari masalah ini kian mengkhawatirkan.

Pernyataan Anggota DPR RI asal Riau, Syahrul Aidi Maazat, terkait anjloknya harga kelapa Inhil dan perlunya intervensi pemerintah, Rosmely menilai persoalan kelapa Inhil tak sesederhana itu.

Baca Juga:

• Kelompok Tani Duta Tani Tanam Padi Gogo, Dorong Ketahanan Pangan di Pekanbaru
• Bunda Literasi Pekanbaru Raih Apresiasi Swara Cantika 2026

"Di Inhil sudah ada tiga pabrik Sambu, yakni di Guntung, Pulau Burung dan Kuala Enok. Pancang Sambu juga tersebar di desa-desa. Kalau dibangun lagi pabrik hilirisasi, pertanyaannya sederhana, siapa yang akan mengantar buah ke sana, sedangkan perusahaan baru tidak memiliki kebun sendiri" ujar Rosmely.

Persoalan saat ini bukan tidak ada kapal luar yang mau masuk mengambil kelapa. Masalahnya, kapal membutuhkan muatan besar dan harus menunggu berhari-hari hingga buah terkumpul. Kondisi itu membuat biaya operasional semakin tinggi.

Baca Juga:

• Kuliah Umum di UMRI, Mentan Andi Amran Tekankan Pembangunan Karakter
• Perkebunan Kelapa di Inhil Terbakar, Tim Berjibaku Lakukan Pemadaman

"Jangan bilang ekspor tak bisa. Kita harus melihat kenapa mereka tidak masuk untuk membeli kelapa?l. Salah satu persoalannya adalah pola pengumpulan buah di desa," kata dia.

Rosmely yang sejak lama mengamati persoalan ini juga mempertanyakan alasan buah melimpah dan permintaan pasar menurun yang kerap dijadikan dasar turunnya harga.

"Sambu bukan hanya membeli kelapa. Mereka juga memiliki industri dan memproduksi berbagai produk turunan kelapa. Kalau alasannya buah melimpah dan permintaan turun, masyarakat berhak bertanya, berapa sebenarnya kapasitas serapan dan pengolahan mereka," tegasnya.

Pemerintah harus meminta perusahaan membuka data produksi, kapasitas pabrik, volume penyerapan, produk turunan dan ekspor agar persoalan harga tidak hanya dijelaskan berdasarkan asumsi.

"Kalau benar permintaan turun, buka datanya. Kalau buah melimpah, berapa yang diproduksi dan berapa yang mampu diserap industri? Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang menanggung akibatnya, masih mending jika pas buah sedikit di hargai tinggi jadi masyarakat tidak merasa di zolimi," pungkas Rosmely.

Kelompok Tani Duta Tani Tanam Padi Gogo, Dorong Ketahanan Pangan di Pekanbaru

Bunda Literasi Pekanbaru Raih Apresiasi Swara Cantika 2026

Kuliah Umum di UMRI, Mentan Andi Amran Tekankan Pembangunan Karakter

Perkebunan Kelapa di Inhil Terbakar, Tim Berjibaku Lakukan Pemadaman

Pemerintah Harus Turun Tangan Selesaikan Kasus Petani Kelapa Inhil dengan PT. IGJA

Komit Tingkatkan Akses Pendidikan di Pekanbaru, Pemko Terima Penghargaan KompasTV