Minggu, 22 November 2026 WIB

Izin PT. RAPP Dicabut, Jikalahari Beri Apresiasi dengan Catatan

Andi - Sabtu, 21 November 2026 09:57 WIB
Izin PT. RAPP Dicabut, Jikalahari Beri Apresiasi dengan Catatan
Izin areal konsesi RAPP seluas 338 Ha dicabut pemerintah.(Foto: Ist)
kabarmelayu.com,PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengapresiasi keberanian pemerintah mencabut izin konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338ribu Ha. Namun begitu, ada catatan serius.

"Ya, tentu saja kami apresiasi keberanian pemerintah ini, meski ada catatan serius," ujar Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo, Jumat (20/11/2026).

Menurut Jikalahari, selama ini yang dicabut Satgas seperti pada kasus PT SRL, tak kunjung dipulihkan.

Baca Juga:

"Dan tak juga segera dikembalikan kepada masyarakat," tukas Okto.

Melihat luasan yang izinnya dicabut, kata Okto Yugo, maka seluruh izin PT. RAPP di Riau dicabut.

"Hampir semua pelanggaran yang disebutkan itu kita temukan dan sudah pula Dilaporkan ke pemerintah dan APH," kata Okto Yugo.

Baca Juga:

Diketahui,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Selain itu, penertiban dilakukan terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas PKH menemukan indikasi bahwa PKS nonkebun ini melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH
merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal itu selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
.

Editor
: Andi
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
Tidak Ada Izin, Tim Gabungan Amankan Tiga Unit Angkutan Sampah di Pekanbaru
PT. Oscar Investama Diakui Tak Memiliki Kebun Inti, Izin Dipertanyakan
Komisi III DPRD Bengkalis Dorong Optimalisasi Pelayanan Perizinan di Mandau
Jikalahari Ungkap 583 Hektare Karhutla Gambut Riau Terjadi di Konsesi Korporasi
HGB Ratusan Ruko STC Pekanbaru Tak Bisa Diperpanjang
komentar
beritaTerbaru