Sejarah Baru Pengupahan Dumai, Sektor Migas dan Sawit Mulai 2027 Miliki UMSK
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
Kesepakatan ini menjadi hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kota Dumai, Sabtu (21/11), yang mempertemukan pertimbangan pekerja, pemerintah dan kalangan pengusaha dalam menentukan besaran upah sektoral.
Sejumlah sektor yang masuk dalam rekomendasi tersebut di antaranya industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, termasuk kegiatan penunjang seperti BBM, LPG dan hasil penyulingan utama.
Baca Juga:
Sektor pertanian dan perkebunan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit juga masuk dalam pembahasan, mulai dari pengolahan CPO menjadi minyak goreng, bahan kimia, biodiesel, pemurnian hingga perdagangan dan penyimpanan hasil perkebunan.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari proses penyesuaian upah sektoral yang selanjutnya akan melalui tahapan penetapan sesuai ketentuan pemerintah.
Baca Juga:
Ilham Marican selaku sekretaris dari APINDO Kota Dumai mengatakan, pembahasan pengupahan tidak bisa hanya melihat angka kenaikan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sektor usaha, perkembangan ekonomi serta keberlangsungan perusahaan yang menjadi tempat pekerja menggantungkan penghidupan.
"Dalam pembahasan UMSK ini, kita tentu melihat banyak hal. Bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Karena itu, pembahasan dilakukan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku," ujar Ilham.
Ia menyebut, proses pembahasan di Dewan Pengupahan menjadi ruang untuk menyampaikan pertimbangan masing-masing unsur sebelum menghasilkan rekomendasi.
Menurutnya, keseimbangan dalam kebijakan pengupahan penting agar dunia usaha tetap mampu berjalan dan pekerja juga memperoleh kepastian terhadap hak pengupahannya.
"Harapan kita, hasil yang sudah dibahas ini bisa menjadi pegangan yang baik. Hubungan antara pekerja dan perusahaan juga harus tetap terjaga, karena keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja pada dasarnya saling berkaitan," tambahnya.
Pembahasan penyesuaian upah minimum itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan ketentuan pengupahan.
"Untuk UMSK ini pertama kalinya ditetapkan di kota Dumai dan menjadi sejarah bagi Dumai, yg memiliki kekhususan pada sektor industri pengolahan migas, perkebunan dan pengolahan kelapa sawit (CPO). Keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja perlu dijaga dalam menciptakan iklim usaha yg kondusif serta konstruktif demi kemajuan Dumai," tambah ilham.
Hasil kesepakatan selanjutnya menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota Dumai sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengusulan kepada Gubernur Riau.
UMSK Dumai Tahun 2027 nantinya berlaku setelah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau dan dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Proses penetapan tersebut menjadi tahapan akhir sebelum rekomendasi yang telah dibahas dapat diterapkan secara resmi.
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
Kasat Noki Sisir Wilayah Rawan Narkoba di Pekanbaru, Polisi Temukan Sabu di Kampung Dalam
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Pekanbaru menggelar Perkaderan Melati Dasar Pemuda Muhammadiya
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru mencatat lima kecamatan masuk dalam kerawanan tinggi b
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dua daerah di provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai, telah menetapkan status siaga be
Lingkungan
BNNP Riau Ungkap Kasus Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu, Ekstasi dan Vape Etomidate Disita
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten membuka Spillway Gate (pintu pelimpah) wadu
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengapresiasi keberanian pemerintah mencabut izin konsesi PT.
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim