Riau Kontribusi 40 Persen Ekspor CPO Nasional

PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau mencatat per Oktober 2019, "Bumi Lancang Kuning" telah berkontribusi terhadap ekspor CPO nasional sebesar 40 persen melalui penyaluran Kilang Dumai.

Kabid Produksi Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau Vera Virgianti mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan nilai ekspor CPO tersebut mencapai Rp85.000 miliar.

"Sebenarnya transaksinya dalam bentuk USD, tapi kalau dihitung dengan asumsi 1 USD itu Rp14.000, nilainya sekitar Rp85.000 miliar," kata Vera, Jumat (24/1/2020).

Baca Juga:

• Siswa PAUD, SD dan SMP di Pekanbaru Belajar dari Rumah, Wako: Keselamatan dan Kesehatan Anak Pertimbangan Utama
• Akibat Asap Karhutla Siswa Pekanbaru Belajar Daring, MBG Tetap Jalan

Sayangnya, dari jumlah tersebut, tak sampai Rp500 miliar yang kembali ke Riau melalui dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Tahun 2019, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) yang notabene langsung berada di bawah Kementerian Keuangan RI mengkalim telah menyalurkan dana sebesar Rp254,6 miliar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau.

Baca Juga:

• Akibat Asap Karhutla, Hari Ini Siswa Pekanbaru Laksanakan Pembelajaran dari Rumah
• PT Oscar Investama dan Ketua Koperasi Diduga Bermain, Skema Bagi Hasil Diubah Sepihak

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami dalam sebuah pertemuan dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (24/1/2020) di Pekanbaru mengatakan, dana yang berjumlah lebih dari Rp250 miliar itu disalurkan kepada 33 koperasi dan 4.590 pekebun di wilayah setempat.

"Kalau luasannya 11.006 ha. Dananya, Rp254,6 miliar," ujarnya. (MCR)

Siswa PAUD, SD dan SMP di Pekanbaru Belajar dari Rumah, Wako: Keselamatan dan Kesehatan Anak Pertimbangan Utama

Akibat Asap Karhutla Siswa Pekanbaru Belajar Daring, MBG Tetap Jalan

Akibat Asap Karhutla, Hari Ini Siswa Pekanbaru Laksanakan Pembelajaran dari Rumah

PT Oscar Investama dan Ketua Koperasi Diduga Bermain, Skema Bagi Hasil Diubah Sepihak

Persoalan Kelapa Inhil Bukan Sekadar Hilirisasi dan Ekspor

Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor