Sejarah Baru Pengupahan Dumai, Sektor Migas dan Sawit Mulai 2027 Miliki UMSK
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari deteksi titik panas(hotspot)melalui Dashboard Lancang Kuning pada Rabu, 2 Juli 2025. Dari situlah polisi melakukan pengembangan dan menangkap kepala desa tersebut.
"Ketika itu tim gabungan yang terdiri dari Bhabinkamtibmas Desa Alim dan Satreskrim Polres Inhu mengecek lokasi, mereka menemukan 4 hektare kawasan hutan terbakar dengan api yang masih menyala," ujar Fahrian, Senin (21/7/2025).
Baca Juga:
Penyelidikan lanjutan mengungkap bahwa lahan tersebut dikelola oleh seorang bernama VP, yang kini masih buron. Namun, polisi berhasil menelusuri jejak administratif lahan yang sebelumnya dijual oleh RMS dan disahkan secara ilegal oleh Kepala Desa EP melalui dua Surat Keterangan Tanah (SKT).
Pada Ahad malam, 20 Juli 2025, Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka, yakni RMS (penjual lahan), SBJ (juru ukur yang juga menjabat Ketua RT 014), dan EP (Kepala Desa Alim).
Baca Juga:
"Ketiganya kini resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Salah satunya Kepala Desa Alim inisial EP," jelas Fahrian.
EP diduga memperoleh keuntungan pribadi dari praktik ilegal ini. Ia disebut menerima imbalan sebesar Rp500.000 untuk setiap surat yang diterbitkannya atas nama pihak-pihak yang membeli lahan hutan.
"Ini menjadi bukti kuat penyalahgunaan jabatan yang merugikan lingkungan dan negara. Barang bukti yang turut diamankan antara lain dua bilah parang, satu cangkul, dua bibit sawit, dua lembar surat atas nama Ronal Masdar Sianipar dan satu lembar kwitansi jual beli lahan yang ditandatangani VP," jelasnya.
Selain itu, polisi juga telah menahan tersangka RP, yang diduga sebagai pelaku utama pembakaran lahan dalam kasus ini.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 36 dan 37 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, serta Pasal 55 dan 56 KUHP.
"Mereka terancam hukuman pidana karena menduduki kawasan hutan secara ilegal dan melakukan aktivitas perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat," ucap Fahrian.
Fahrian menegaskan bahwa pihaknya akan terus memproses kasus ini secara profesional hingga tuntas. Pihaknya tidak akan mentolerir kejahatan lingkungan, apalagi jika melibatkan pejabat yang seharusnya menjaga amanah.
"Penegakan hukum seperti ini diharapkan mampu mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Inhu, terutama saat musim kemarau," tegas Fahrian.
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
Kasat Noki Sisir Wilayah Rawan Narkoba di Pekanbaru, Polisi Temukan Sabu di Kampung Dalam
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Pekanbaru menggelar Perkaderan Melati Dasar Pemuda Muhammadiya
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru mencatat lima kecamatan masuk dalam kerawanan tinggi b
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dua daerah di provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai, telah menetapkan status siaga be
Lingkungan
BNNP Riau Ungkap Kasus Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu, Ekstasi dan Vape Etomidate Disita
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten membuka Spillway Gate (pintu pelimpah) wadu
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengapresiasi keberanian pemerintah mencabut izin konsesi PT.
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim