Satgas PKH Taja Sosialisasi di Inhil, Tegaskan Fokus Penertiban Korporasi

kabarmelayu.com,INHIL - Tim Pokja Kamtib Satgas Penertiban KawasanHutan (PKH) Provinsi Riau menggelar sosialisasi mengenai prinsip dan mekanisme kerja SatgasPKH, Jumat (25/9/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Rekonfu Polres Indragiri Hilir (Inhil).

Kegiatan dihadiri Dandim, Wakapolres Inhil, kepala desa beserta perangkat desa serta tokoh masyarakat dari Desa Pungkat dan Kecamatan Simpang Gaung.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Pokja Kamtib SatgasPKH Provinsi Riau diwakili Kombes Pol. M. Ischaq Said, SH., MH. dan Kombes Pol. David Harnedy Tampubolon, SIK., MH.

Baca Juga:

• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting
• Bank Sampah Didorong Jadi Gerakan Nyata di Tengah Masyarakat Inhil

Keduanya menyampaikan edukasi mengenai landasan hukum, prinsip kerja serta langkah-langkah SatgasPKH dalam melaksanakan penertiban kawasan hutan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam sosialisasi tersebut adalah mengenai siapa yang menjadi sasaran penertiban SatgasPKH.

Baca Juga:

• Aktivis Beraksi, Desak Kejaksaan Usut PT Agrinas
• Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi

Kombes David Harnedy Tampubolon menegaskan, SatgasPKH fokus melakukan penertiban terhadap korporasi, bukan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.

"SatgasPKH hanya menertibkan korporasi, bukan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan," tagas David.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan unsur pemerintah, aparat kewilayahan, pemerintah desa serta tokoh masyarakat Desa Pungkat dan Simpang Gaung.

Penegasan ini menjadi perhatian penting, mengingat terdapat masyarakat yang selama ini mengelola lahan yang berdasarkan data atau peta tertentu berada dalam kawasan hutan.

Dalam paparannya, Tim Pokja Kamtib menjelaskan bahwa pelaksanaan penertiban kawasan hutan memiliki landasan hukum, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban KawasanHutan.

SatgasPKH memiliki tiga fokus utama, yakni penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, serta pemulihan aset.

Penagihan denda administratif dilakukan terhadap pihak yang memenuhi ketentuan untuk dikenakan sanksi administratif.

Selanjutnya, kawasan yang berdasarkan proses penertiban harus kembali berada dalam penguasaan negara dapat dilakukan penguasaan kembali sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sedangkan pemulihan aset dilakukan terhadap kawasan yang telah ditertibkan agar dapat dipulihkan dan ditata sesuai peruntukannya.
Negara Hadir Menertibkan KawasanHutan.

Tim Pokja Kamtib juga menjelaskan bahwa keberadaan SatgasPKH merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan.

Landasan konstitusionalnya antara lain Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pemaparannya, tim juga menyinggung adanya aktivitas di dalam kawasan hutan yang perlu ditertibkan serta korporasi yang mengelola lahan di luar perizinan dan tidak sesuai dengan perundang undangan agar segera melaporkan ke SatgasPKH melalui Kasat Intel polres Inhil.

Namun, David kembali menegaskan bahwa fokus penertiban SatgasPKH yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah korporasi, bukan lahan masyarakat yang masuk kawasan hutan.

Kegiatan sosialisasi di Aula Rekonfu Polres Inhil tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai arah dan prinsip kerja SatgasPKH, khususnya terkait penertiban kawasan hutan di wilayah Inhil.

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Bank Sampah Didorong Jadi Gerakan Nyata di Tengah Masyarakat Inhil

Aktivis Beraksi, Desak Kejaksaan Usut PT Agrinas

Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi

Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi

Gerakan Cinta Alam Lewat Green Policing, Kapolres Kampar Jadi Pembina Upacara di UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota