Menteri Singapura Kena Skandal Korupsi, Gajinya Bikin Kaget

JAKARTA - Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran diduga terlibat kasus korupsi. Hal ini bahkan sedang ditangani langsung oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan telah meminta Iswaran untuk mengambil cuti hingga masa penyelidikan aparat selesai. Ia juga telah menunjuk Menteri Senior Negara Bagian, Chee Hong Tat, untuk menggantikan posisinya hingga penyelidikan selesai.

"Saya telah menginstruksikan Menteri Iswaran untuk mengambil cuti sampai penyelidikan ini selesai," kata Lee, tanpa menjelaskan secara spesifik kasus tersebut, dikutip CNBC International, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga:

• PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri
• Panger dan Kampung Dalam Dirazia, Empat Orang Diamankan

Ironisnya, Singapura membayar para menterinya dengan gaji tertinggi di dunia. Negara kota di Asia Tenggara itu saat ini berada di urutan kelima dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru dari Transparency International.

Dalam situs resmi Public Service Division yang dikutip Rabu (12/7/2023), gaji bulanan menteri di Singapura dimulai dari 46.750 dolar Singapura atau setara Rp 526 juta. Angka ini Ini menghasilkan gaji tahunan senilai 935.000 dolar (Rp 10,5 miliar), di mana 607.750 dolar (Rp 6,8 miliar) adalah tetap dan sisanya adalah variabel tambahan seperti bonus.

Baca Juga:

• 38 Siswa Sekolah Terbuka UPT SMP Negeri 2 Koto Kampar Hulu Laksanakan Pembelajaran di TKB UPT SD Negeri 010 Sibiruang
• Lapas Pasir Pangaraian dan APH Bersinergi, Tahanan Kabur Kembali Secara Persuasif

Pada 2012, ketika gaji Menteri terakhir kali disesuaikan, gaji bulanan pada tingkat tolok ukur adalah 55.000 dolar atau Rp 620 juta, yang berarti gaji tahunan sebesar 1.100.000 dolar (Rp 12 miliar). Dari jumlah itu, gaji tetap adalah 715.000 dolar (Rp 8 miliar) dan sisanya variabel.

Tolok ukur untuk menteri tingkat pemula didasarkan pada pendapatan rata-rata dari 1.000 warga negara Singapura berpenghasilan tertinggi dengan "diskon" 40% untuk mencerminkan "etos layanan politik".

Awal tahun ini, Menteri Layanan Publik Chan Chun Sing menyebut akan meninjau kembali gaji menteri dan pejabat lainnya di negara itu. Ini sesuai dengan peraturan yang memerintahkan evaluasi gaji pejabat setiap 5 tahun.

"Tahun 2018, Pemerintah memberikan tanggapannya terhadap kajian terakhir gaji politik oleh komite independen," ujarnya pada Januari lalu dikutip Channel News Asia.

SUMBER

PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri

Panger dan Kampung Dalam Dirazia, Empat Orang Diamankan

38 Siswa Sekolah Terbuka UPT SMP Negeri 2 Koto Kampar Hulu Laksanakan Pembelajaran di TKB UPT SD Negeri 010 Sibiruang

Lapas Pasir Pangaraian dan APH Bersinergi, Tahanan Kabur Kembali Secara Persuasif

Pemko Pekanbaru Kejar 3.425 Anak Belum Imunisasi

Polsek Kampar Kiri Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Gunung Sahilan, 0,55 Gram Diamankan