Krisis Rohingya: ‘Kesempatan Terakhir’ bagi Aung San Suu Kyi

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi memiliki "kesempatan terakhir" untuk menghentikan serangan tentara yang memaksa ratusan ribu etnik Rohingya -yang sebagian besar Muslim- melarikan diri ke luar negeri, seperti disampaikan PBB.

Dalam wawancara di program HARDtalk BBC menjelang Sidang Umum PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi memiliki kesempatan terakhir untuk menghentikan serangan itu.

"Jika dia tidak membalikkan situasi saat ini, maka saya pikir tragedi itu akan sangat mengerikan, dan sangat disayangkan saya tidak dapat melihat bagaimana ini dapat diselesaikan di masa mendatang."

Baca Juga:

• Harga Cabai Pekanbaru Makin 'Pedas', Pemko Usul Subsidi Angkutan
• Perlebar 3 Ruas Jalan Pekanbaru, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto

Dia juga mengatakan sangat jelas bahwa militer Myanmar "masih berada di atas angin" di negara tersebut, dengan memberi tekanan "untuk dapat melakukan apa yang terjadi di lapangan" di Rakhine.

Suu Kyi dijadwalkan berpidato di hadapan majelis pada Selasa mendatang, tetapi tidak akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York.

Baca Juga:

• Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman
• Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Aung San Suu Kyi peraih nobel perdamaian yang menghabiskan beberapa tahun dalam tahanan rumah di bawah junta militer Myanmar (Burma) saat ini menghadapi banyak kritik dalam kasus Rohingya.

Suu Kyi mengklaim krisis ini telah merupakan "puncak gunung es informasi yang salah", dan mengatakan ketegangan yang terjadi dipicu oleh berita palsu yang mempromosikan kepentingan teroris.

PBB telah memperingatkan bahwa serangan dapat dianggap sebagai pembersihan etnik.

Myanmar mengatakan tindakan itu sebagai respon terhadap serangan mematikan yang dilakukan militan dan membantah menargetkan warga sipil.

Militer melakukan operasi setelah serangan terhadap polisi di bagian utara Rakhine pada 25 Agustus lalu, yang menewaskan 12 orang aparat keamanan.

Sekjen PBB juga menegaskan bahwa Rohingya harus diizinkan kembali ke rumah mereka.

Peringatan Guterres ini disampaikan setelah Bangladesh berupaya untuk membatasi pergerakan lebih dari 400.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Polisi Bangladesh juga mengatakan etnik Rohingya tidak diizinkan untuk bepergian keluar lokasi pengungsian, bahkan tidak boleh tinggal dengan keluarga atau teman mereka.

Para pemilik properti tak boleh menyewakan lahan atau rumah mereka kepada pengungsi Rohingya dan operator transport serta supir tak boleh membawa pengungsi keluar dari lokasi pengungsian.

Etnik Rohingya ini melarikan diri dari Myanmar yang pada saat mengatakan militer melakukan kampanye brutal, membakar desa dan menyerang warga sipil.

Rohingya, merupakan minoritas Muslim di Rakhine, mengalami penganiayaan di Myanmar yang mengatakan mereka merupakan imigran ilegal.

(bbc.com)

Harga Cabai Pekanbaru Makin 'Pedas', Pemko Usul Subsidi Angkutan

Perlebar 3 Ruas Jalan Pekanbaru, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto

Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman

Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Polsek Cerenti Musnahkan Rakit PETI

Kemenkeu Cicil Utang, DBH Migas Siak Justru Anjlok Drastis