Sidang Gugatan, Myanmar Didesak Setop Pembantaian Rohingya

JAKARTA - Gambia meminta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mendesak Myanmar menghentikan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.

Pernyataan itu diutarakan Gambia dalam sidang perdana audiensi terkait gugatan negara Afrika Barat terhadap Myanmar ke ICJ terkait dugaan pelanggaran HAM yang diterima etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

"Satu hal yang Gambia minta adalah Anda (hakim ICJ) perintahkan Myanmar untuk menghentikan pembunuhan tanpa dasar, menghentikan aksi barbar, menghentikan genosida terhadap rakyatnya sendiri," kata Menteri Kehakiman Gambia Abubaccar Tambadou di depan hakim ICJ di Den Haag, Belanda, Selasa (10/12).

Baca Juga:

• Harga Cabai Pekanbaru Makin 'Pedas', Pemko Usul Subsidi Angkutan
• Perlebar 3 Ruas Jalan Pekanbaru, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto

Sementara itu, pemimpin de facto Myanmar, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, memimpin langsung tim kuasa hukum negaranya dalam sidang tersebut.

Dilansir AFP, dengan pakaian tradisional Myanmar, Suu Kyi tiba di markas ICJ dengan rombongan delegasinya yang dikawal polisi.

Baca Juga:

• Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman
• Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Suu Kyi memasuki ruang sidang tanpa bicara sepatah kata pun kepada media.

Dalam sidang perdana ini, Gambia akan meminta ICJ membuat perintah darurat demi melindungi etnis Rohingya sambil menunggu keputusan apakah mahkamah tersebut akan melanjutkan kasus itu secara lebih luas.

Sebelumnya, Gambia memaparkan bahwa pihaknya mengajukan gugatan tersebut atas nama 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Gambia mengadukan Myanmar ke ICJ atas tuduhan melanggar Konvensi Genosida PBB 1948 melalui operasi militer brutal yang menargetkan minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Myanmar terus menjadi sorotan dunia setelah krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis Rohingya dan minoritas Muslim lainnya di Rakhine kembali memburuk pada pertengahan 2017 lalu.

Krisis kemanusiaan itu dipicu oleh operasi militer Myanmar yang ingin meringkus kelompok teroris pelaku penyerangan sejumlah pos keamanan di Rakhine. 

Alih-alih menangkap teroris, militer Myanmar disebut malah mengusir, membunuh, hingga memperkosa warga Rohingya di Rakhine. Sejak itu, gelombang pengungsi Rohingya ke perbatasan Bangladesh terus meningkat.

Hingga kini diperkirakan masih ada 1 juta etnis Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di perbatasan Bangladesh seperti Cox's Bazar.

Ketua misi pencari fakta PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, memperingatkan bahwa "ada risiko serius genosida berulang" di Rakhine pada Oktober lalu. Laporan terbarunya pada September lalu juga memaparkan bahwa Myanmar bertanggung jawab dalam forum hukum internasional atas dugaan genosida.

Meski begitu, Myanmar berkeras membantah seluruh tuduhan tersebut. Sejumlah kalangan dan pegiat hak asasi manusia juga mempertanyakan sikap Suu Kyi terkait Rohingya.

Bahkan beberapa lembaga memutuskan mencabut lagi gelar yang mereka berikan karena kecewa dengan sikap Suu Kyi dalam menangani krisis Rohingya. 

(cnnindonesia.com)

Harga Cabai Pekanbaru Makin 'Pedas', Pemko Usul Subsidi Angkutan

Perlebar 3 Ruas Jalan Pekanbaru, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto

Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman

Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Polsek Cerenti Musnahkan Rakit PETI

Kemenkeu Cicil Utang, DBH Migas Siak Justru Anjlok Drastis