Parlemen Uni Eropa Desak Sanksi Pejabat China soal Uighur

JAKARTA - Parlemen Uni Eropa menyerukan negara-negara anggotanya menjatuhkan sanksi terhadap pejabat China terkait dugaan persekusi dan diskriminasi yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.

Parlemen Uni Eropa menganggap alat-alat dan cara yang dilakukan blok tersebut sejauh ini tak berpengaruh terhadap perbaikan catatan hak asasi manusia China. Lembaga legislatif Uni Eropa itu bahkan menilai rekor HAM China kian memburuk dalam setahun terakhir.

"Parlemen Uni Eropa menyerukan Dewan Uni Eropa untuk mengadopsi serangkaian sanksi dan pembekuan aset-aset, jika dianggap tepat dan efektif, terhadap pejabat China yang bertanggung jawab atas sikap represi terhadap hak-hak dasar masyarakat di Xinjiang," bunyi pernyataan parlemen tersebut pada Jumat (20/12).

Baca Juga:

• Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota
• Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Selain itu, Parlemen Uni Eropa juga mendesak pemerintah China segera mengakhiri "praktik penahanan sewenang-wenang" terhadap etnis Uighur.

"[Parlemen Eropa] juga mendesak China segera dan tanpa syarat membebaskan semua orang yang ditahan, termasuk pemenang Penghargaan Sakharov tahun ini, Ilham Tohti," papar Parlemen Uni Eropa seperti dikutip AFP.

Baca Juga:

• Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Bergabung dengan Personel Padamkan Api Karhutla di Pelalawan
• Perdana Digelar, Rakor Damkar Kabupaten Kota se-Riau Satukan Langkah Perkuat Penanganan Kebakaran

Etnis Uighur kembali menjadi perhatian dunia setelah China diduga menahan sekitar satu juta etnis minoritas Muslim itu di sejumlah penampungan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.

Beijing awalnya membantah keberadaan kamp-kamp tersebut namun akhirnya mengaku bahwa penampungan itu merupakan "pusat pelatihan kejuruan" untuk memberdayakan warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

China juga menganggap kamp-kamp itu sebagai bagian dari kebijakan anti-teror dan deradikalisasi untuk menjaga Xinjiang dari aksi terorisme yang sempat terjadi beberapa tahun lalu.

Belakangan, isu Uighur kembali ramai dibicarakan setelah dokumen China yang bocor ke media mengungkap cara pemerintahan Presiden Xi Jinping menindas etnis Uighur dengan berbagai kebijakan diskriminatif dan represif.

Di Indonesia sendiri etnis Uighur juga kembali ramai dibicarakan setelah laporan the Wall Street Journal menuding China mencoba merayu sejumlah organisasi Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan bantuan keuangan serta lawatan gratis ke Xinjiang agar tak lagi mengkritik kebijakan Beijing di wilayah itu. 

(cnnindonesia.com)

Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota

Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Bergabung dengan Personel Padamkan Api Karhutla di Pelalawan

Perdana Digelar, Rakor Damkar Kabupaten Kota se-Riau Satukan Langkah Perkuat Penanganan Kebakaran

Salim, S. Pd, Ketua Kwarran Siak Hulu Terima Lencana Melati Pramuka: Pengabdian, Kesetiaan dan Dedikasi

Kawal Status Quo, Pendiri Koperasi JMB Pasang Plank Peringatan