Ukuran Pos Kamling Sama Tapi Harganya Berbeda, BPK Diminta Audit Dana Desa

RENGAT, kabarmelayu.com - BPK diminta mengaudit Alokasi Dana Desa (ADD) dari sumber APBN dan APBD per Desa. Karena ditemukan hal yang janggal di salah satu daerah di Riau yang membuat warga bertanya-tanya.

"Untuk mencegah agar tidak terjadi penyalagunaan atau penyelewengan oleh oknum kepala desa BPK Provinsi Riau kita harapkan mengaudit ADD atau DD satu persatu desa," kata Kiswanto saat bincang-bincang dengan tim wartawan di kedai Kopi Pematang Reba, Rabu (2/11/2016).

Kejanggalan-kejanggalan dalam anggaran, katanya, kegiatan fisik pembangunan Pos Kamling ukuran dan betuknya sama, tapi anggarannya berbeda, pembangunan aula tanpa dinding mencapai Rp250 juta, pembangunan pengerasan jalan dan pembangunan fisik lainnya yang juga membuat masyarakat bertanya-tanya.

Baca Juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Meranti Pantau Lahan Pertanian Warga
• Taekwondo Indonesia Loloskan 3 Atlet ke Asian Games Nagoya 2026, Siap Tantang Raksasa Asia

"Sebagai masyarakat kita sangat berharap sekali BPK Riau dapat mengaudit satu per satu Dana Desa," sambung Kiswanto.

"Kita siap sebagai masyarakat mendampingi tim BPK untuk menunjukkan satu per satu bangunan fisik di setiap Desa di Inhu yang terkesan janggal dan tidak jelas bangunannya," pungkasnya.

Baca Juga:

• Bupati Herman Hadiri Tablig Akbar Bersempena Rangkaian Milad Kabupaten Inhil Ke-61
• Wako Pekanbaru Raih Penghargaan Pendorong Pertumuhan Ekonomi Kota dari Disway Group

 

(datariau.com)

Dukung Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Meranti Pantau Lahan Pertanian Warga

Taekwondo Indonesia Loloskan 3 Atlet ke Asian Games Nagoya 2026, Siap Tantang Raksasa Asia

Bupati Herman Hadiri Tablig Akbar Bersempena Rangkaian Milad Kabupaten Inhil Ke-61

Wako Pekanbaru Raih Penghargaan Pendorong Pertumuhan Ekonomi Kota dari Disway Group

Agung Nugroho Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba!

Pemko Antisipasi Kecurangan dalam Pelaksanaan SPMB di Pekanbaru