Ini Solusi dari Zul Fadli Soal Kebun Warga di Kawasan Hutan

PEKANBARU - Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zul Fadli, mengatakan saat ini masih banyak perkebunan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan. 

Kondisi ini juga yang telah menjadi salah satu kendala bagi para petani untuk mendapatkan program-program dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pasalnya, program-program yang dikeluarkan oleh BPDPKS, salah satu syaratnya adalah lahan perkebunan itu tidak boleh berada dalam kawasan hutan. 

Baca Juga:

• HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota
• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Dengan kondisi ini, Zul Fadli mendorong semua asosiasi petani kelapa sawit untuk segera mengurus pembebas lahan perkebunan dari kawasan hutan. 

"Kita telah membuat surat ke kabupaten agar segera mendata kebun masyarakat yang berada dalam kawasan. Nanti, kita akan berkoordinasi dengan KLHK Riau terkait hal ini. Kami juga meminta kepada teman-teman organisasi dan asosiasi untuk segera mengurus itu secepatnya," kata Zul Fadli dalam sambutannya di seminar yang digelar Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) di Pekanbaru, Kamis (25/11). 

Baca Juga:

• Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat
• Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI, Manifestasi Kukuhkan NKRI

Ada sejumlah program yang dikeluarkan oleh BPDPKS yang bisa dirasakan petani sawit, seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), beasiswa, serta sarana dan prasarana (sarpras). 

"Contohnya PSR. Banyak petani yang ketika mereka ingin memproses PSR, mereka terganjal karena kebun mereka masuk dalam kawasan," imbuhnya. 

Zul Fadli mengatakan, pihaknya juga meminta agar asosiasi dapat membantu para petani untuk mengurus pelepasan kawasan hutan itu. Menurutnya, jika ini digesa, maka program-program BPDPKS tersebut dapat terealisasi maksimal. 

"Kita minta kepada Aspekpir dan Apkasindo, bagaimana kita memfasilitasi masyarakat untuk cara mengurusnya. Dengan dipercepat proses pelepasan, maka semua program akan cepat terlaksanakan," katanya. 

"Mudah-mudahan hal-hal ini cepat kita laksanakan. Kami juga ingin semua asosiasi bertemu dengan KLHK bagaimana masyarakat cepat dilepaskan dari kawasan, baik melalui Tora atau perhutanan sosial," harapnya. (MCR)

HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI, Manifestasi Kukuhkan NKRI

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku

Kabut Asap Mengkhawatirkan, Manfaatkan SIGNAL untuk Bayar Pajak Kendaraan