Bukti Bengkalis Jadi Lokasi Prioritas PKPRM Mangrove

PEKANBARU - Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PKPRM) adalah program padat karya yang didanai APBN. Tujuan utamanya membantu ekonomi masyarakat terutama di masa sulit pandemi, sekaligus tentu saja sebagai upaya pemulihan lingkungan di kawasan pesisir.

Pulau Bengkalis menjadi salah satu prioritas lokasi pelaksanaan PKPRM Mangrove di 2020-2021. Sekitar 121 Km kawasan pesisir di pulau terdepan Indonesia ini telah berpuluh tahun mengalami ancaman abrasi. 

''Inilah program pemerintah pertama yang benar-benar langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Karena yang mengerjakan semuanya masyarakat, mulai dari pembibitan, pemasangan ajir, sampai penanaman, semua dibayar negara langsung ke rekening anggota,'' ungkap Solihin (46), pembina IPMPL, Jumat (17/12/2021).

Baca Juga:

• Optimis Tampil Lebih Baik di Porwanas Lampung, PWI Riau Bentuk Tim Persiapan
• Tarung Derajat Pekanbaru Rebut 4 Medali Emas dan 5 Perak Kejurda Pelajar 2026

Kegiatan PKPRM Mangrove di Desa Muntai Barat berada di area seluas 100 ha. Dengan pola tanam 1x1 meter, maka per hektar kawasan pantai yang terancam abrasi di Desa Muntai Barat, ditanami sekitar 10 ribu bibit propagul. Artinya ada sekitar 1 juta bibit propagul yang ditanam di sepanjang garis pantai desa Muntai Barat. Propagul adalah buah mangrove yang telah mengalami perkecambahan.

IPMPL sendiri melaksanakan kegiatan PKPRM Mangrove yang menjangkau tiga desa berdekatan, yakni Muntai, Muntai Barat dan Pambang Pesisir, maka diperkirakan ada sekitar 2,1 juta bibit propagul yang ditanam di garis pantai ini, dengan melibatkan warga dari tiga desa. Khusus di dengan pelibatan 10.710 tenaga kerja atau Hari Orang Kerja (HOK). Hampir seluruh warga desa terlibat dalam kegiatan ini dan mendapatkan pendapatan Rp110.000.000/HOK. 

Baca Juga:

• Tak Rela Dagangannya Diamankan Satpol PP Rohil, Jumida Pilih Bagikan 3 Ton Semangka ke Warga
• Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Mulai dari pengadaan bibit, pengerjaan, hingga penanaman, seluruhnya memiliki hitungan pembiayaan yang langsung dibayarkan ke rekening kelompok dan rekening masing-masing anggota atau account to account. Karena tantangan menanam mangrove di kawasan pesisir ini sangat tidak mudah, maka hitungan yang dibayarkan adalah jumlah bibit dan luas mangrove yang berhasil ditanami masyarakat. Bilamana ada bibit yang akhirnya mati, kerja keras masyarakat yang telah menanam tetap dihargai. 

''Di 2020 lalu per orang bisa bawa pulang uang antara Rp3,5-4 juta. Dalam satu keluarga, yang bekerja bisa 3-4 orang. Jadi dengan adanya program padat karya ini, orang sekampung bagai merasakan kenduri, apalagi di masa sulit pandemi, uang senilai itu sangat berarti sekali,'' kata Solihin.

Karena lokasi kampung mereka sangat dekat dengan negara tetangga, banyak dari warga desa yang dulunya merantau bekerja ke Malaysia sebagai pekerja lepas. Saat puncak pandemi, Malaysia memulangkan tenaga kerja Indonesia, dan mulai menutup pintu masuk. Sejak itulah banyak warga desa yang biasanya menjadi buruh di negara tetangga, seketika menganggur. 

‘’Namun dengan adanya PKPRM Mangrove, mereka ini bisa bekerja di kampung sendiri. Alhamdulillah program ini dapat memberi harapan baru bagi ekonomi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa sulit pandemi,’’ kata Solihin.

Pria paruh baya ini menceritakan, selain menghadapi abrasi, rusaknya ekosistem mangrove juga membuat para nelayan kehilangan pendapatan. 

Berbagai hasil laut seperti udang, kepiting, lokan, dan lain sebagainya, ikut hilang saat mangrove rusak, baik karena faktor alam ataupun sengaja dirusak oleh ulah oknum yang tidak memperhatikan lingkungan. 

Kondisi ini sebenarnya sudah banyak ditemukan dari berbagai penelitian oleh para ahli, dimana mereka juga memprediksi bahwa kerugian karena dampak lingkungan dari rusaknya mangrove juga disebabkan perubahan iklim global (Handiani, 2019). 

Dari hasil PKPRM Mangrove 2020, diakui sudah mulai terasa manfaatnya oleh nelayan setempat. Meski belum semua bibit mangrove tumbuh besar, namun habitat yang biasa hidup di sekitar mangrove sudah mulai terlihat. 

''PKPRM Mangrove ini membuktikan bahwa Negara masih hadir, karena itu masyarakat disini semuanya semangat melakukan kegiatan penanaman mangrove, karena ingin ikan, lokan dan udang kembali ke pantai kami lagi,'' tambah Solihin.

Dengan inspirasi adanya PKPRM Mangrove, sejak tahun 2020 masyarakat Desa Muntai Barat dibawah koordinasi Solihin, juga mulai membuka ekowisata berbasis mangrove di Pantai Raja Kecik. 

Secara gotong royong mereka mulai 'menularkan virus' cinta lingkungan bagi masyarakat sekitar, dengan cara berwisata tanpa merusak alam.

''Jika alam dirusak, maka pantai wisata Raja Kecik ini akan hilang. Jika hilang maka alternatif ekonomi masyarakat juga jadi hilang. Itu yang terus menerus kami sampaikan, dan Alhamdulillah masyarakat semakin cinta lingkungan, terutama cinta mangrove,'' ungkap Solihin.

Di lokasi ekowisata ini sudah terbangun jembatan Datok Bandar Jamal sepanjang hampir 1 Km yang dibangun secara swadaya, dan ujungnya menghadap langsung Selat Melaka ke arah Malaysia. 

Dari lokasi jembatan ini juga bisa terlihat jutaan bibit mangrove yang ditanam masyarakat. Sebagai sarana pendukung, masyarakat juga membuka usaha kuliner di lokasi pantai. Fasilitas yang sudah terbangun di antaranya toilet, mushola sederhana dan lahan parkir yang luas.

''Meski pantai wisata ini belum diresmikan, namun sudah ribuan orang juga datang kesini. Dengan adanya PKPRM Mangrove, sekarang kehidupan sosial ekonomi masyarakat jadi meningkat, baik dari kegiatan langsung maupun kegiatan ekowisata sebagai dampak dari program pemerintah tersebut,'' jelas Solihin.

Untuk terlibat dalam proses pemulihan ekosistem mangrove yang didanai APBN, kelompok masyarakat masih dihadapkan pada proses administrasi yang tidak mudah. Untuk itu mereka mendapatkan pendampingan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan pada pelaksanaan PKPRM Mangrove 2020, dan tahun ini dibantu Pokja BRGM RI.

''Syarat utamanya ada tiga saja, yakni tersedia lahan, ada kelompok, dan ada bibit. Alhamdulillah kelompok kami memenuhi syarat dan bisa mengikuti PKPRM Mangrove 2020 lalu, dan lanjut di 2021,'' kata Kumar (26), sekretaris IPMPL. 

Hari beranjak semakin siang, air laut mulai pasang. Puluhan masyarakat yang tadinya menyisip bibit mangrove mulai naik. Meski lelah terlihat, namun mereka masih penuh semangat. Bibit sisipan yang belum sempat tertanam, mereka rapikan di tepian. Pemulihan lingkungan di sini memang seperti berkejaran dengan waktu. (MCR)

Optimis Tampil Lebih Baik di Porwanas Lampung, PWI Riau Bentuk Tim Persiapan

Tarung Derajat Pekanbaru Rebut 4 Medali Emas dan 5 Perak Kejurda Pelajar 2026

Tak Rela Dagangannya Diamankan Satpol PP Rohil, Jumida Pilih Bagikan 3 Ton Semangka ke Warga

Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Polres Bengkalis Petakan Zona Merah Narkoba, Kecamatan Mandau dan Pinggir Paling Rawan

Bus Hantam Ekor Truk di Tol Permai, 2 Tewas,Belasan Terluka