Pemprov Riau Minta BPH Migas Tambah Kuota

kabarmelayu.com,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan berbagai skenario antisipasi guna mengurai antrean panjang kendaraan dan mencegah potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan agar rantai pasokan BBM ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Riau tetap terjaga.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando Simatupang, menyampaikan bahwa Gubernur Riau telah menginstruksikan pemenuhan pasokan energi secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi langsung dengan badan pengatur agar pasokan BBM harian ditambah sebelum memasuki periode puncak kebutuhan warga. Koordinasi tersebut diharapkan mampu memangkas potensi keterlambatan pasokan di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca Juga:

• Kelangkaan Solar Subsidi di Riau Berkepanjangan, LAMR Dorong Dibentuknya Tim Terpadu
• DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

"Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun," ujar Ismon dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).

Selain usulan penambahan kuota, Pemerintah Provinsi Riau mendorong pembentukan struktur pengawasan langsung di wilayahnya. Keberadaan perwakilan lembaga pengawas di daerah dinilai akan memperpendek rentang kendali penanganan masalah distribusi BBM.

Baca Juga:

• Polresta Pekanbaru Didesak Naikkan Kasus Dugaan Mafia Solar ke Penyidikan
• Riau Minta Tambah Kuota BBM Subsidi

"Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan," tuturnya.

Sejalan dengan langkah pemprov, Komisi VI DPR RI mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu pengawasan BBM bersubsidi yang melibatkan lintas instansi. Tim khusus ini dirancang untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari kuota dan tepat sasaran.

"Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Achmad.

Kelangkaan Solar Subsidi di Riau Berkepanjangan, LAMR Dorong Dibentuknya Tim Terpadu

DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar

Polresta Pekanbaru Didesak Naikkan Kasus Dugaan Mafia Solar ke Penyidikan

Riau Minta Tambah Kuota BBM Subsidi

Antrean BBM Belum Ada Solusi, Fraksi PKS DPRD Riau Minta Pemprov Bertindak

Mobil Langsir BBM Terbakar di SPBU Lintas Timur, Polisi Didesak Usut Tuntas!