Ini Paparan Cerdas Bupati Afni Soal Pencegahan Karhutla

kabarmelayu.com,SIAK — Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si memberikan pemaparan cerdas dan solutif terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah berlangsung puluhan tahun, khususnya di Siak, Riau.

Paparan itu disampaikan Afni saat menjawab tiga pertanyaan Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan sejumlah langkah berbasis kerja lapangan, mulai dari memperkuat pencegahan di tingkat kampung, memperbanyak alat pemantau tinggi muka air tanah (TMA) di kawasan gambut, hingga perlunya ahli water management di tiap Kecamatan rawan gambut.

Mantan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang memiliki pengalaman panjang dengan Karhutla itu menyebutkan, warga Riau adalah korban bencana asap yang telah berlangsung selama ini.

Baca Juga:

• Antara 21-27 September, Jikalahari Temukan Hotspot di Dalam Areal Korporasi
• Plt Gubernur Klaim Sukses Restorasi 451 Ribu Hektare Gambut Riau

"Ini adalah bencana akibat perbuatan manusia dan seharusnya bisa dicegah," ungkap Afni, Sabtu (3/10/2026).

Pertanyaan Presiden kepada para pakar saat dikumpulkan di Istana Negara, menjadi perhatian baginya. Dengan latar belakang riset disertasi S3 dan kajian yang selama ini dilakukannya mengenai Karhutla, Bupati perempuan pertama di Siak ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman kerja di lapangan.

Baca Juga:

• 2000 Hotspot di Sumatera Pagi Ini, Kualitas Udara Pekanbaru Masih Biru
• LPPH Riau Hadir, Soroti Kasus Karhutla dan SPPD Fiktif

Pertama, bisakah kawasan hutan dibebaskan dari Karhutla? Afni menjawab bisa, dengan catatan persoalan di bagian hulu harus terlebih dahulu diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan kawasan hutan produksi yang masih banyak bersinggungan dengan lahan masyarakat.

Kebijakan penanganan Karhutla tidak cukup hanya dibuat di tingkat elite atau pemerintah pusat. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja kolaboratif hingga tingkat kampung dan desa.

"Jangan selesai hanya dengan kebijakan di ranah elite. Kebijakan itu harus lahir sampai ke tingkat kampung. Kami rakyat Siak ingin langit biru, dan itu sangat bisa diwujudkan jika masalah hulunya diselesaikan. Seluruh perusahaan yang berada di wilayah gambut pastikan segera temu gelang. Yang paling sulit menjaga gambut pada lahan masyarakat, karena itu jika di lahan berkonflik lebih baik segera diselesaikan melalui TORA ataupun Perhutanan Sosial," paparnya.

Kedua, bisakah gambut di kawasan hutan tidak terbakar? Afni menjawab bisa, dengan syarat kondisi gambut harus dipastikan tetap basah. Salah satu caranya adalah memperbanyak alat pemantau tinggi muka air tanah (TMA). Alat tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi gambut secara berkala sehingga potensi kekeringan dapat diketahui lebih awal.

Afni menjelaskan, satu alat pemantau TMA memiliki radius pemantauan sekitar 25 kilometer. Dengan luas kawasan hutan Siak yang disebutnya sekitar 400 ribu hektare, dibutuhkan sekitar 167 hingga 169 titik pemantauan untuk mendapatkan pemantauan yang lebih merata.

Pemantauan bahkan dapat dilakukan secara digital. Ketika tinggi muka air tanah berada di bawah ambang aman, sistem dapat memberikan peringatan sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan, termasuk meminta penghulu kampung melakukan penyekatan kanal.

"Kalau warna merah ada di Dayun, saya sebagai bupati bisa langsung telepon penghulu. Wilayah bapak sudah warna merah, tolong segera sekat kanalnya supaya air tidak pergi ke mana-mana," sebut Afni.

Sebagai alternatif, masyarakat dapat membuat alat pemantau TMA sederhana yang lebih murah. Yakni menggunakan pipa paralon dan botol air mineral sebagai bandul.

"Manual tidak masalah. Tinggal kita tugaskan untuk dipantau secara rutin, terutama pada musim-musim kemarau," ujarnya.

Afni menegaskan, pencegahan Karhutla di lahan gambut tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, imbauan, atau pengerahan pasukan ketika kebakaran sudah terjadi.

"Kalau pemadaman, mau berapa pun pasukannya dan apa pun alatnya, kalau gambut sudah terbakar, sudah berat. Lebih murah mencegah dengan cara memastikan gambut tetap basah," ungkap Afni.

Afni meminta pemerintah pusat melihat pengelolaan gambut berdasarkan kesatuan hidrologis gambut (KHG), bukan semata berdasarkan jumlah hotspot. Sebab, dukungan dan program pemerintah pusat harus memperhitungkan karakteristik satu kesatuan hidrologis karena pengelolaan gambut harus dilakukan sejak musim hujan, bukan baru ketika musim kemarau.

Diingatkan, persoalan Karhutla tidak semata-mata diarahkan kepada perusahaan. Pencabutan izin secara serampangan juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kawasan tersebut kemudian masuk dalam klaim atau penguasaan masyarakat.

"Jangan sedikit-sedikit perusahaan. Mencabut izin perusahaan juga tidak boleh serampangan. Pagi dicabut izinnya, siang pasti sudah masuk klaim-klaim masyarakat. Itu bahaya, malah akan membuat karhutla semakin menyala-nyala tanpa ada penanggung jawab wilayahnya," lanjut Afni.

Rencana Presiden membangun sumur di lokasi Karhutla, konsep tersebut menurutnya perlu dikaji kembali agar anggaran benar-benar efektif. Pada sejumlah lokasi gambut, air sebenarnya relatif mudah ditemukan dengan menggali tanah. Karena itu, pembangunan sumur permanen di setiap titik rawan belum tentu menjadi solusi paling efektif.

"Tidak perlu buat sumur permanen, karena solusi air di lahan gambut terbakar ada di bawahnya. Setiap wilayah gambut pasti ada airnya. Kalau buat sumur belum tentu di situ terjadi kebakaran berulang, anggarannya nanti sia-sia," ujarnya.

Sebagai alternatif, Afni mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki ahli water management atau pengelolaan tata air gambut. Tenaga tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembukaan lahan gambut.

Kalau perlu, sambung Afni, ada ahli water management di satu kecamatan. Siapa pun yang mau buka lahan di lahan gambut harus mendapat rekomendasi ahli water management.

Kondisi ekologis Riau telah berubah akibat perkembangan perkebunan, permukiman, dan penggunaan lahan lainnya. Karena itu, tata kelola air juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekologis yang ada saat ini.

Harapan Afni, gagasan tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat pencegahan karhutla.

"Mencegah lebih murah dan lebih baik daripada memadamkan," tukasnya.

Masyarakat Siak yang menginginkan langit biru, bukanlah sesuatu yang mustahil apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat bekerja bersama hingga tingkat paling bawah.

Antara 21-27 September, Jikalahari Temukan Hotspot di Dalam Areal Korporasi

Plt Gubernur Klaim Sukses Restorasi 451 Ribu Hektare Gambut Riau

2000 Hotspot di Sumatera Pagi Ini, Kualitas Udara Pekanbaru Masih Biru

LPPH Riau Hadir, Soroti Kasus Karhutla dan SPPD Fiktif

Antisipasi Karhutla, Babinsa Koramil 0321-05/RM Bersama Warga Patroli Karhutla di Bangko Sempurna

Water Bombing Satgas Udara Gempur Karhutla Dua Desa di Inhu