TEMBILAHAN, kabarmelayu.com - Dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Pungkat dengan PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kembali menggelar pertemuan dengan Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (4/7/17).
Bertempat di ruang rapat kediaman dinas Bupati Inhil, pertemuan tersebut merupakan langkah menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, yang digelar pada 11 Januari 2017 lalu.
Pertemuan itu turut dihadiri, Menejer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Boy Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurninawan, dan Staf Walhi Riau Devi Indriani.
Baca Juga:
Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan didampingi beberapa jajaran kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DKLH), Kepala Dinas Perkebuan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), para Asisten Bupati dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Pasca pertemuan sebelumnya lima bulan lalu, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil maupun Walhi saling menyampaikan perkembangan kerja-kerja terkait konflik yang terjadi di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.
Baca Juga:
sejak 2014, Walhi yang telah melakukan pendampingan di Desa Pungkat kembali meminta komitmen Bupati untuk segera meyelesaikan permasalahan konflik yang ada di desa Pungkat. Bukan hanya soal Pungkat, Walhi juga menyinggung beberapa izin perusahaan bermasalah di wilayah Inhil yang harus segera ditangani karena berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
“Jika selesai, kasus Pungkat ini bisa jadi model untuk penyelesaian kasus-kasus lain yang ada di Kabupaten Inhil,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Riau, Riko Kurniawan.
Boy Even Sembiring dari Walhi Nasional menambahkan, izin-izin perusahaan yang terindikasi bermasalah di Kabupaten Inhil kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama permasalahan izin PT. Setia Agrindo Lestari sudah masuk dalam prioritas KLHK untuk segera diselesaikan.
“Untuk kasus Pungkat ini KLHK sudah bentuk tim,” beber Boy Even Sembiring.
Bupati Inhil, HM Wardan menyampaikan pihaknya terus bekerja untuk mencari titik terang penyelesaian konflik-konflik lahan yang ada di Kabupaten berjuluk hamparan kelapa dunia ini, salah satunya kasus pungkat yang sudah cukup lama bergulir.
“Apa yang menjadi harapan Walhi dan masyarakat itu sama dengan harapan kami, kebijakan yang kami buat tidak lain untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap kasus ini akan segera cepat selesai,” ujar Wardan. (Advetorial)
Lantik 215 Kepala Sekolah, Bupati Kasmarni Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Pungli PPDB
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Hanya selang beberapa hari setelah kejadian yang menewaskan 5 korban, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas To
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru menyatakan komitmen penuh dampingi Pe
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief MBA meminta para kepala daerah di Provinsi Riau dapat me
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Program Satu ASN Satu RW bertujuan memperkuat pendataan warga. Program ini bertujuan mendukung penyaluran bantua
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang warga Bandung yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ka
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini 1 (PD 1) tsunami pagi ini untuk
Lingkungan
DUNIA keimigrasian Indonesia kembali didera sorotan tajam menyusul mencuatnya serangkaian dugaan kasus pemerasan sistemik yang menyasar warg
Opini
kabarmelayu.com,INHIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dr. H. Udin Syafriudin, M. Kes, menanggapi pemberitaan da
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus digencarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Dala
Hukrim