Dukung Swasembada Pangan, Personil KSKP Polres Inhil Beri Penyuluhan ke Peternak
kabarmelayu.com,INHIL Guna mendukung program nasional ketahanan dan swasembada pangan Republik Indonesia, jajaran Polsek Kawasan Sektor
Sosial
YOGYAKARTA, kabarmelayu.com - Munculnya sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah petinggi polisi di Polda Riau sedang kongkow-kongkow dengan Bos perusahaan yang diduga “bermasalah” karena melakukan pembakaran terhadap lahan-lahan yang ada di Riau. Peristiwa ini menimbulkan luka mendalam terhadap masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia.
Penegak Hukum, khususnya Polisi seharusnya mengayomi dan memberikan contoh pada masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan, menjaga keutuhan masyarakat bukan memecah belah keutuhan masyarakat dan memberikan pegangan kepada masrakat untuk sistem Social Control.
Foto pertemuan antara Oknum Polda Riau dan Bos PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL) merupakan tindakan yang sangat memalukan karena dinilai tidak pantas dan merupakan pelanggaran etik yang belakangan ini kasus kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Riau. Polda Riau seharusnya fokus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau yang telah meresahkan masyarakat Riau selama 19 tahun ini.
Baca Juga:
Dengan adanya foto tersebut memunculkan dugaan bahwa ada permainan dari KONGKOW-KONGKOW tersebut antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan. Termasuk dibalik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan (SP3) terhadap 15 Perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 lalu.
Untuk itu kami bergerak senada dengan BEM Universitas Riau atas dasar kekecewaan dan duka Rakyat Riau menuntut 3 hal dengan tegas yakni, menuntut Presiden Jokowi segera membentuk tim Independen untuk menyelidiki penerbitan SP 3 terhadap 15 Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau yang kami nilai sangat tidak layak.
Baca Juga:
Kemudian, menuntut Kapolri Copot Aparat Polda yang terlihat di foto yang sedang "kongkow-kongkow" bersama Bos PT APSL.
"Dan selanjutnya, menuntut Kapolri copot Kapolda Riau selaku orang yang bertanggung jawab dalam hal ini kami nilai sangat tidak tidak optimal dalam menjalankan tugasnya," kata Ketua Mahasiswa Seluruh Indonesia asal Riau, Ahmad Zaki Alfatah di Yogyakarta, 4 September 2016.
"Saya merasa sangat sedih, bagaimana nasib anak cucu kita kedepan dan bagaimana dahsyatnya tingkat kepunahan sepecies dari hewan-hewan dan tumbuhan langka saat ini. Kepada Bapak Presiden Jokowi tolong selamatkan kami, tolong selamatkan Riau," tukas Ahmad. (dzs/rec)
kabarmelayu.com,INHIL Guna mendukung program nasional ketahanan dan swasembada pangan Republik Indonesia, jajaran Polsek Kawasan Sektor
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Upaya penataan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, patut diapresi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, resmi melaunching logo Hari Ulang Tahun (HUT) Pekanbaru Ke242, Kamis
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKSEL Sidang perdana perkara praperadilan Nomor 67/Pra.Pid/2026/PN Jkt.Sel yang diajukan oleh Wiwik Setiawati terhadap
Hukrim
kabarmelayu.com,BANYUASIN Nestapa mendalam sedang menggelayuti 320 Kepala Keluarga (KK) peserta Program Transmigrasi di UPT/SP 2 Desa Air
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Informasi yang menyebut seorang pelaku prank pocong diamankan polisi di Kecamatan Kulim Pekanbaru, dipastikan ta
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jemaah haji asal Desa Pulau Payung Kabupaten Kampar yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) BTH 10, Muham
Muslim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh Tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti, SKM, M. Kes, menghadiri kegiatan advokasi ke
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPRD Riau, Samsuri Daris ST MT, menegaskan bahwa pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah P
Parlemen