Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi, menyatakan rumus yang kini digunakan untuk menghitung kuota jamaah per provinsi adalah jumlah daftar tunggu di provinsi tersebut dibagi total daftar tunggu nasional, kemudian dikalikan dengan total kuota reguler nasional.
"Ketika dihitung menggunakan (rumus) seperti itu, maka masa tunggu (calon) jamaah haji di seluruh provinsi itu akan sama. Persis sama (selama) 26,4 tahun (atau jika dibulatkan) 27 tahun lah masa tunggunya," ujar Hasan Afandi di Jakarta, Jumat lalu.
Baca Juga:
Penghitungan kuota provinsi saat ini, lanjut dia, sepenuhnya menggunakan pendekatan proporsi daftar tunggu (waiting list), bukan lagi semata-mata berdasarkan jumlah penduduk Muslim di provinsi tersebut.
Ia menuturkan kebijakan tersebut diterapkan untuk mewujudkan prinsip keadilan antar-wilayah dan mengatasi perbedaan signifikan terhadap masa tunggu antar-daerah yang selama ini terjadi.
Baca Juga:
Sebelumnya terdapat kesenjangan, kata dia, calon jamaah haji di satu daerah harus menunggu hingga 47 tahun, seperti yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Sementara di daerah lain, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, hanya menunggu 11 tahun.
"Ketika pakai formula seperti itu timbul rasa keadilan, membuat antreannya menjadi konvergen ke tengah, jadi rata. Jadi tidak ada lagi yang masa tunggunya 47 tahun, tidak ada lagi yang masa tunggunya 11 tahun, semua orang rata menjadi 26 tahun se-Indonesia," jelasnya.
Meskipun demikian ia mengakui penerapan rumus baru tersebut mengubah peta alokasi kuota jamaah haji di berbagai daerah secara signifikan pada tahun depan dibandingkan kuota tahun ini.
Misalnya berdasarkan data Kemenhaj, kata dia, Jawa Timur mendapatkan penambahan kuota haji terbesar sebanyak 7.255 orang karena panjangnya antrean di wilayah tersebut yang mencapai 1,13 juta orang.
Sebaliknya, Jawa Barat mengalami pengurangan kuota terbanyak sekitar 9.083 orang dengan antrean sebanyak 787.071 orang, sementara kuota untuk calon haji asal Sumatera Utara berkurang 2.415 orang dengan daftar tunggu sebanyak 156.992 orang.
"(Rumus baru tersebut juga) akhirnya berpengaruh terhadap siapa saja yang kemudian jadi berangkat pada tahun ini (2026)," kata Hasan.
Ia pun menegaskan perubahan formula penghitungan alokasi calon haji tersebut telah sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.
Melalui kebijakan tersebut, pihaknya ingin memastikan di manapun calon jamaah mendaftar, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, mereka memiliki hak dan estimasi waktu keberangkatan yang sama.
"Itu (yang dinamakan) prinsip keadilan, yang kemudian secara regulasi dibuktikan ada dalam undang-undang," ucapnya.
Antara/Republika
kabarmelayu.com,PEKANBARU Terhitung sejak Januari hingga September 2026, realisasi investasi di Kota Pekanbaru sudah menembus angka Rp9,28
Ekbis
Sepekan, Polres Kampar Gulung 15 Tersangka Narkoba, Sabu, Ganja dan Ekstasi Disita
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan ke2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Edi Basri akhirnya memenangkan pertarungan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) Komite O
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemprov Riau atas ca
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Kepolisian Daerah Riau memeriksa urine serta mendeteksi potensi keterliba
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membacakan pidato resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bu
Kesehatan
kabarmelayu.com,DUMAI Dua pria harus berurusan dengan pihak berwajib setelah diduga melakukan pencurian kabel tembaga di area Kilang Minya
Hukrim
Buka Karnaval Lalang Tempo Dulu, Plh. Sekda Mengingatkan Kehidupan Siak Zaman Dulu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Judi online (judol) menjadi ancaman serius bagi aparatur sipil negara (ASN), tidak hanya dari sisi kondisi keuan
Pemerintahan
