Presiden Mandataris Supremasi Sipil

kabarmelayu.comOleh: Arvindo Noviar

DEMONSTRASI yang beberapa waktu lalu terjadi harus dipandang sebagai bagian dari denyut demokrasi, bukan semata-mata kegaduhan yang mencoreng wajah bangsa. Mereka adalah bagian dari rakyat yang peduli, yang menyuarakan pendapat secara terbuka dan tegas. Menghargai mereka berarti menghargai ruang kebebasan yang menjadi dasar demokrasi.

Namun kerusuhan yang kemudian pecah memperlihatkan wajah lain yang harus dibaca secara hati-hati, karena seringkali kekerasan itu justru digerakkan oleh aktor-aktor yang berasal atau setidaknya dibina oleh instrumen negara sendiri. Kerusuhan dengan pola seperti ini tidak lagi mewakili aspirasi rakyat, melainkan menjadi permainan kuasa yang mengaburkan pesan demokrasi dan menodai ruang kebebasan itu sendiri.

Dalam sejarah politik kita, ancaman disintegrasi kerap dipakai sebagai kartu tawar. Narasi bangsa akan pecah sering dimunculkan bukan oleh rakyat, melainkan oleh segelintir aktor politik dan bahkan oleh sebagian instrumen negara yang menggunakannya sebagai tekanan terhadap Presiden.

Baca Juga:

• Harmonisasi dalam Keberagaman
• Korupsi dan Kerusakan Moral di Direktorat Imigrasi, Ketika Patnal Menjadi Pelindung Pelaku Kejahatan

Pola itu selalu sama, kerusuhan dipakai untuk menciptakan rasa takut, lalu rasa takut itu dikonversi menjadi nilai tawar politik. Yang lebih mengkhawatirkan, aktor yang meniupkan isu disintegrasi bahkan bisa berasal dari lingkaran dekat Presiden sendiri, bahkan bisa saja rekan berjuang sejak lama, orang-orang yang seharusnya menjadi penguat justru berubah menjadi pengganggu, memakai bayang-bayang perpecahan sebagai alat tawar untuk mempertahankan kepentingan pribadi. Fakta semacam ini tidak boleh dibiarkan, sebab persatuan bangsa bukanlah komoditas politik, melainkan fondasi yang harus dijaga bersama.

Supremasi sipil adalah kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mandat Presiden. Dukungan penuh rakyat itulah yang memberi Presiden Prabowo legitimasi moral dan politik yang tidak tergoyahkan. Dari mandat itu Presiden seharusnya melangkah dengan yakin, tanpa gentar pada ancaman disintegrasi yang sengaja dihembuskan. Dukungan rakyat itu bukan retorika, ia hadir dalam kenyataan: rakyat yang sabar menghadapi kesulitan ekonomi, yang tetap bekerja meski dihimpit harga-harga, yang menolak adu domba meski digoda kebencian. Energi sosial inilah yang harus diorganisasi menjadi kekuatan pembangunan. Supremasi sipil hanya nyata bila rakyat dipandang sebagai aktor utama, sebab merekalah sumber daya tahan bangsa.

Baca Juga:

• Dekadensi Meritokrasi: Legitimasi Ijazah Palsu sebagai Katalisator Korupsi Sistemik Daerah
• Bahlil Golkar, Demokrasi dan Alien

Musuh bangsa datang dari luar maupun dari dalam. Dari luar berupa tekanan ekonomi global, perebutan sumber daya, dan intervensi yang berusaha melemahkan kedaulatan. Dari dalam berupa oligarki yang menghisap produksi rakyat, ketimpangan yang merampas keadilan, serta instrumen negara yang tidak selalu setia pada mandat konstitusi. Dalam menghadapi semua itu, pertahanan terkuat adalah rakyat yang bersatu.

Dukungan rakyat kepada Presiden menjadi barisan yang lebih kokoh daripada sekadar senjata atau manuver diplomasi. Dengan rakyat yang bersepakat, Presiden tidak perlu ragu melangkah, karena yang ia bawa bukan kepentingan kelompok, melainkan kehendak bangsa.

Karena itu, persatuan rakyat hari ini harus menjadi pegangan utama Presiden. Indonesia tidak sedang runtuh, melainkan sedang diuji. Ancaman disintegrasi bukan kehendak rakyat, melainkan taktik dari segelintir yang ingin memperdagangkan persatuan, bahkan kadang datang dari lingkaran dekat kekuasaan. Nyatanya, bangsa ini sedang menguat dalam solidaritas sipil. Supremasi sipil berarti Presiden teguh berdiri sebagai pemegang mandat rakyat, mengorganisasi energi rakyat menjadi pertahanan bangsa, dan memastikan tidak ada kekuatan dari luar maupun dari dalam yang bisa memecah barisan republik. Bersama rakyat, Presiden memiliki pangkal kekuatan untuk menjaga Indonesia tetap tegak dan berdaulat.

Dalam menjaga kekuatan itu, Presiden sebaiknya memastikan lingkaran terdekat tetap sejalan dengan mandat rakyat. Mereka yang dahulu menjadi rekan perjuangan belum tentu selaras hari ini. Evaluasi jernih terhadap rekam jejak dan komitmen mereka pada supremasi sipil menjadi langkah penting agar persatuan tidak hanya terjaga di jalanan oleh rakyat, tetapi juga kokoh di pusat kekuasaan bersama para pembantu yang benar-benar setia pada mandat rakyat. Komitmen mereka pada supremasi sipil adalah fondasi yang memastikan kekuatan rakyat dan Presiden tetap utuh.

Harmonisasi dalam Keberagaman

Korupsi dan Kerusakan Moral di Direktorat Imigrasi, Ketika Patnal Menjadi Pelindung Pelaku Kejahatan

Dekadensi Meritokrasi: Legitimasi Ijazah Palsu sebagai Katalisator Korupsi Sistemik Daerah

Bahlil Golkar, Demokrasi dan Alien

Bapak Aing Bukan KDM

Dewan Pers Kecam Dugaan Intimidasi Terhadap Penulis Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil'