Program Pro Rakyat Banyak Polemik, Jangan Sampai Dirampok

Oleh: Dr. Suriyanto Pd, SH, MH, Mkn

PROGRAM pro rakyat Presiden Prabowo sesungguhnya adalah roh dari UUD 1945. Pasal 31 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan Pasal 34 tentang memelihara fakir miskin dan anak terlantar bukan slogan. Itu konstitusi. Dan tiga program unggulan saat ini — MBG, KDMP, dan Kampung Nelayan — adalah upaya nyata untuk menerjemahkan konstitusi itu ke tanah.

Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan. Jika dijalankan dengan sinergi, data yang valid, dan pengawasan berlapis, maka ratusan triliun APBN ini bisa menjadi bahan bakar untuk menghidupkan ekonomi kelas menengah ke bawah. Anak sekolah kenyang dan pintar. Desa punya koperasi yang kuat. Nelayan punya kampung yang layak. Itu cita-cita besar.

Sayangnya, cita-cita besar sering dilumpuhkan oleh tangan-tangan kecil yang rakus. Alih-alih tak menjadi solusi, program ini justru mulai melahirkan luka baru. Dan luka itu sekarang menganga di depan publik, lewat berita, lewat media sosial, lewat keluhan rakyat yang tidak pernah bohong.

Baca Juga:

• Ketika Kata "Jika" Menjadi Tanggung Jawab: Lindungi Masyarakat Adat dan Rakyat dari Ketidakadilan
• Harmonisasi dalam Keberagaman

Lihat MBG. Program yang niatnya memuliakan anak-anak bangsa. Tapi di lapangan muncul istilah "dapur fiktif". Dapur yang tidak ada wujudnya, tapi anggarannya cair. Menu yang tidak sampai, tapi laporannya lengkap. Penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, sementara yang benar-benar lapar justru hanya jadi penonton.

Ini bukan sekadar kebocoran. Ini penghinaan. Menghina anak-anak yang seharusnya jadi generasi emas 2045. Menghina orang tua yang membayar pajak dengan susah payah. Dan yang paling berbahaya: mencoreng nama baik Presiden yang menggagas program ini dengan niat tulus.

Baca Juga:

• Korupsi dan Kerusakan Moral di Direktorat Imigrasi, Ketika Patnal Menjadi Pelindung Pelaku Kejahatan
• Dekadensi Meritokrasi: Legitimasi Ijazah Palsu sebagai Katalisator Korupsi Sistemik Daerah

Lalu KDMP. Koperasi Desa Merah Putih. Ide besar untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi desa. Tapi apa yang kita lihat? Ada koperasi dibangun di atas gunung yang jauh dari akses. Ada yang berdiri di atas bekas galian C yang rawan longsor. Ada pula kendaraan operasional KDMP yang tidak jelas pemanfaatannya. Dipakai siapa? Untuk apa? Ke mana perginya BBM dan biaya perawatan?

Pertanyaannya sederhana: siapa yang survei? Siapa yang ACC? Siapa yang tanda tangan? Jangan-jangan lagi-lagi proyek bagi-bagi jatah. Desa dijadikan proyek, bukan subjek. Rakyat dijadikan objek, bukan pemilik.

Media sosial hari ini lebih jujur dari laporan resmi. Foto, video, dan testimoni warga bertebaran. Dan anehnya, tidak ada bantahan. Yang ada hanya keheningan. Keheningan ini lebih bising dari seribu sorakan. Karena keheningan berarti pembiaran.

Satu-satunya harapan yang tersisa saat ini bertumpu pada Kampung Nelayan. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada berita miring. Belum ada skandal. Belum ada tuduhan korupsi. Semoga ini benar-benar dijaga. Karena nelayan adalah garda terdepan kedaulatan pangan dan maritim kita. Jangan sampai mereka kembali dikhianati.

Mari jujur. Dana ratusan triliun itu bukan uang gaib. Itu uang rakyat. Dari pajak PPN yang kita bayar saat beli beras. Dari PPh yang dipotong dari gaji guru dan buruh. Dari cukai dan PNBP. Jika tidak ada sinergitas dan tidak ada pengawasan, maka ini bukan program. Ini proyek mangkrak menunggu waktu.

Proyek mangkrak itu penyakit. Tapi yang lebih berbahaya adalah "proyek bagi-bagi". Proyek yang dari awal memang didesain untuk dibagi-bagi ke kroni, ke rekanan, ke tim sukses. Bukan untuk rakyat. Kalau sudah begini, APBN berubah fungsi. Dari alat pemerataan menjadi alat perampokan yang dilegalkan.

Pemerintah tidak boleh tutup mata. Presiden harus jeli. Menteri harus cermat. Aparat penegak hukum harus bergerak cepat. Jangan tunggu viral dulu baru turun. Jangan tunggu kerugian negara membengkak baru ribut. Yang sudah salah, tindak. Siapapun dia. Jabatannya setinggi apapun. Partai manapun dia.

Propam harusnya tidak hanya mengawasi anggota. Inspektorat harusnya tidak hanya audit kertas. KPK, Kejaksaan, BPK harus masuk sejak perencanaan. Karena korupsi paling besar bukan di akhir, tapi di awal: saat perencanaan, saat penunjukan, saat mark-up.

Rakyat sudah lelah jadi korban eksperimen. Kami tidak butuh seremonial peletakan batu pertama yang megah. Kami butuh dapur MBG yang benar-benar masak setiap hari. Kami butuh koperasi yang tokonya buka, bukunya rapi, anggotanya untung. Kami butuh kampung nelayan dengan air bersih, dermaga, dan cold storage yang berfungsi.

Program ini bagus. Terlalu bagus untuk dirusak. Jangan biarkan niat baik Presiden dikotori oleh oknum yang hanya berpikir komisi dan fee proyek. Jangan biarkan UUD 1945 dipermalukan oleh praktik yang bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri.

Sinergitas itu kuncinya. MBG harus jalan dengan data dari Kemensos dan Kemendikdasmen. KDMP harus jalan dengan BUMDes, dengan dinas koperasi, dengan pendamping profesional. Kampung Nelayan harus jalan dengan KKP, dengan Pemda, dengan ahli kelautan. Tanpa data, tanpa koordinasi, tanpa pengawasan — semua akan jadi patung.

Bapak Presiden, rakyat masih percaya. Karena kami tahu Bapak ingin program ini berhasil. Maka bersihkan meja. Copot yang main-main. Penjarakan yang korupsi. Lindungi yang bekerja jujur. Karena jika 3 program ini gagal, maka yang gagal bukan hanya program. Yang gagal adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Dan itu, harga yang terlalu mahal untuk kita bayar.

Penulis adalah praktisi hukumAkdemisi/Ketum PWRI

Ketika Kata "Jika" Menjadi Tanggung Jawab: Lindungi Masyarakat Adat dan Rakyat dari Ketidakadilan

Harmonisasi dalam Keberagaman

Korupsi dan Kerusakan Moral di Direktorat Imigrasi, Ketika Patnal Menjadi Pelindung Pelaku Kejahatan

Dekadensi Meritokrasi: Legitimasi Ijazah Palsu sebagai Katalisator Korupsi Sistemik Daerah

Bahlil Golkar, Demokrasi dan Alien

Bapak Aing Bukan KDM