Bapemperda DPRD Riau Rekomendasikan Raperda Tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah untuk Dilanjutkan

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Provinsi Riau dalam rapat paripurna bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah merekomendasikan untuk dilanjutakan.

"Dengan memperhatikan kajian hasil-hasil rapat dengan instansi terkait dan hasil konsultasi untuk dijadikan pedoman bagi panitia khusus nantinya untuk melakukan penyusunan dan pembahasan yang mendalam, maka rekomendasi Bapemperda DPRD Riau terkait Raperda tentang Penyelenggaran Investasi Pemerintah Daerah dapat dilanjutkan pembahasannya," ujar Pimpinan Rapat Zukri Misran, Senin (31/08/2020)

Selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Zukri menjelaskan, bahwa Bapemperda DPRD Riau dalam melakukan analisis dan kajian serta konsultasi ke berbagai pihak maka ditemukan 3 poin kajian.

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar
• HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Adapun diantaranya, pertama, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Pembendaharaan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2019 tentang  Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

"Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya," kata Zukri. 

Baca Juga:

• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal
• Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Kemudian, pada poin kedua, yang menjadi latar belakang inisiasi DPRD Riau melalui Komisi III bahwa menginisiasi Raperda Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah adalah sebagai payung hukum bagi Pemprov Riau dalam upaya melakukan perlindungan dan penjaminan penyelenggaran investasi Pemerintah Daerah dalam berbagai sektor dan bidang.

"Terakhir, investasi disuatu daerah adalah hal penting karena merupakan dana untuk membiayai bermacam kegiatan dengan investasi Pemerintah Daerah dapat mendorong langkah awalnya dalam pembangunan sektor ekonomi," tutupnya. (MCR)

Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar

HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI, Manifestasi Kukuhkan NKRI

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku