Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku
kabarmelayu.com,PEKANBARU Api masih menyala di kawasan semak belukar di atas tanah gambut Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ratusa
Peristiwa
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Setelah menggelar kunjungan lapangan terhadap perusahaan PT Rifan Financindo Berjangka (RFB) yang beralamat di Jalan Sudirman, Pekanbaru, beberapa waktu yang lalu, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, untuk meninjau ulang serta melakukan moratorium perizinan terhadap perusahaan perdagangan tersebut.
Selain surat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sudah kadaluarsa, banyak masyarakat kota Pekanbaru yang melapor baik secara lisan maupun tulisan dan dirugikan dengan perusahaan pembiayaan berkedok investasi emas yang tidak berwujud tersebut.
"Karena sudah banyak masyarakat yang sudah dirugikan daripada diuntungkan, maka kita imbau masyarakat harus lebih cerdas dan berhati-hati lagi dalam memilih investasi," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, SE, kepada wartawan, Senin (5/12/16).
Baca Juga:
Disebutkannya lagi, pada Selasa (06/12/16) besok Komisi II melakukan jadwal ulang (reschedule) terhadap perusahaan perdagangan berjangka itu. Jadwal ulang yang dilakukan berkaitan dengan kelengkapan perizinan Kemenkumham yang rencananya akan diperpanjang oleh PT RFB.
"Dengan cuma mengantongi sertifikat dengan karyawan lebih dari 100 orang. Itu tidak dibenarkan karena yang dibenarkan adalah pialang. Calon tenaga kerja kita imbau jangan mau terjebak dan jeli lagi, bila tidak ingin tersangkut persoalan hukum kedepan," paparnya.
Baca Juga:
Sebagaimana diketahui, seorang warga Kota Pekanbaru berinisial LS mengaku ditipu oleh PT RFB sebesar Rp600 juta saat berinvestasi di perusahaan berjangka berkedok investasi emas tersebut.
Dalam pengakuannya kepada wartawan, LS menyebut bahwa karyawan PT RFB yang lulusan SMP dan SMA melakukan iming-iming bahwa nasabah akan mendapatkan keuntungan per harinya sebesar Rp 2 hingga 3 juta.
LS sebelumnya sudah mencurigai bisnis tersebut saat ingin mengambil uang Rp200 juta. Oleh marketingnya, LS dibujuk-bujuk untuk tidak mengambil uang tersebut karena emas saat ini sedang turun.
LS juga menyebutkan bahwa modus yang dimainkan oleh PT RFB saat investasi turun, nasabah disuruh melakukan tambahan dana (top up) untuk menyelamatkan akunnya.
Sebelumnya, pada Selasa (29/11) lalu, Komisi II DPRD didampingi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memanggil manajemen PT RFB, guna menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Dari surat-surat izin yang mereka bawa, ternyata banyak kelengkapan sudah kadaluarsa, salah satunya izin dari Kemenkumkam yang dikeluarkan pada tahun 2000 silam. (rec)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Api masih menyala di kawasan semak belukar di atas tanah gambut Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ratusa
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau, mem
Hukrim
Polda Riau Bongkar Sindikat Curanmor, 44 Unit Kendaraan Disita, 6 Orang Ditetapkan Tersangka
Hukrim
Polsek Teluk Meranti Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan, Imbau Warga Cegah Karhutla
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Prestasi luar biasa diraih oleh tim futsal UPT SD Negeri 024 Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kali
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk program beasiswa m
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sejumlah kios di Pasar Higienis, Jalan Teratai, Kota Pekanbaru, yang selama ini terbengkalai, dimanfaatkan oknum
Pemerintahan
ISPU Memburuk, Sekolah di Sejumlah Wilayah Siak Terapkan PJJ, ASN Hamil Boleh WFH
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ke27, Persatuan Wartawan Indonesia (P
TNI/Polri
kabarmelayu.com,JAKARTA Program Pemantapan Nilainilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 73 Lemhannas RI diikuti oleh Kalangan Birokrat, Akademis
Pemerintahan