Samsuri Daris Reses di 6 Kecamatan di Inhil, Serap Aspirasi Pembangunan

kabarmelayu.comINHIL - Anggota DPRD Riau Dapil Indragiri Hilir (Inhil) Samsuri Daris, ST, MT, menggelar reses di enam kecamatan untuk masa sidang II Januari-April 2025.

Reses anggota Fraksi PKS ini disambut antusias dan dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan sejumlah aspirasi agar diperjuangkan masuk di APBD Riau nantinya. Agenda yang dilaksanakan dari tanggal 5 hingga 13 Maret 2025 berjalan lancar.

Samsuri Daris mengaku dulunya dia datang ke desa-desa untuk dipilih, maka ketika dia terpilih, dia kembali ke desa-desa yang pernah dikunjungi untuk menjemput aspirasi masyarakat. Dia memulai resesnya di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Inhil pada Sabtu (5/3/2025).

Baca Juga:

• Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas
• RUU Daerah Kepulauan: Privatisasi Pulau dan Abrasi Pantai Harus Jadi Perhatian

"Ini merupakan amanah yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka saya berkewajiban untuk turun dan mendengarkan apa keluhan masyarakat yang harus diperjuangkannya di DPRD Riau nantinya." terang Samsuri Daris, Kamis (13/3/2025).

Untuk reses kali ini dia turun di 6 enam kecamatan yaitu Keritang, Tanah Merah, Reteh, Tembilahan, Gaung dan Kempas. Dari hasil reses ini, dia telah mengumpulkan sejumlah aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkannya di DPRD Riau.

Baca Juga:

• T. Azwendi: Media Bukan Sekadar Mitra
• PLN Didorong Perkuat Layanan Daerah Pesisir dan Kepulauan

"Rata-rata Infrastruktur jalan dan jembatan, Normalisasi Parit, kebutuhan sosial masyarakat dan lainnya. Semua yang kita serap saat ini akan kita ukur skala prioritas masing-masing titik yang kita turun." kata putra Keritang ini.

Dia juga menyampaikan, hasil reses ini akan jadi pertimbangan rekomendasi program yang akan diusulkan ke pihak eksekutif untuk tahun anggaran 2026.

"Setelah ini akan kita pilah, mana yang memiliki dampak yang paling besar untuk masyarakat dan kategorinya mendesak. Ini akan kita perjuangkan di DPRD sehingga masuk dalam program tahun 2026 nantinya. Kita harus akui juga, tidak akan semua yang kita serap itu masuk dalam usulan. Apalagi dengan situasi anggaran saat ini. Yang tidak terserap, nanti kita upayakan melalui cara lain. Semaksimal mungkin akan kita masyarakat," paparnya.

Dia menyebut Inhil adalah salah satu kabupaten di Riau dengan tingkat infrastruktur yang masih minim. Kondisi geografis berpulau dan berada di daerah pesisir dan rawa membuat pemerintah kesulitan untuk membangun. Akibatnya masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Sebagai putra Inhil, ini jadi perhatian penting bagi saya, bagaimana infrastruktur di Inhil ini terus dibenahi. Sebagai bayangan saja bagi kita, masih banyak di pesisir pulau-pulau di Inhil masyarakat menempati rumah kayu panggung. Listrik dan akses air minum yang minim. Apalagi kita tinjau dari sektor pendidikan dan kesehatan." tutupnya.

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

RUU Daerah Kepulauan: Privatisasi Pulau dan Abrasi Pantai Harus Jadi Perhatian

T. Azwendi: Media Bukan Sekadar Mitra

PLN Didorong Perkuat Layanan Daerah Pesisir dan Kepulauan

Pergantian Pimpinan Fraksi Golkar DPRD Riau, Imustiar Gantikan Nalladia Ayu

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka