Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja

kabarmelayu.com,PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada pengendalian belanja dan keberlanjutan pelayanan publik di tengah tekanan fiskal daerah.

Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi keuangan daerah, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,
• Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Riau memaparkan sejumlah perubahan dalam struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, termasuk langkah-langkah penguatan pendapatan daerah.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto menjelaskan, perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Penyesuaian tersebut diperlukan agar kebijakan fiskal tetap dapat mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Baca Juga:

• Total Rp41 M, Pemkab Siak Bayar Gaji ke-13 dari APBD
• Begini Strategi Agung Nugroho Optimalkan APBD Pekanbaru

"Perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan berdasarkan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah," tuturnya.

Ia mengatakan, struktur anggaran Riau saat ini menghadapi tekanan karena kebutuhan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan sehingga membentuk defisit anggaran. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan pengendalian dan efisiensi belanja.

Namun, upaya efisiensi tetap diarahkan agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pencapaian target kinerja perangkat daerah.

"Pengendalian belanja tersebut tetap harus menjaga kualitas pelayanan publik dan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah," katanya.

Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,

Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Total Rp41 M, Pemkab Siak Bayar Gaji ke-13 dari APBD

Begini Strategi Agung Nugroho Optimalkan APBD Pekanbaru

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal

Kondisi Sulit, Bupati Siak: ASN Harus Survive Hadapi Tekanan Fiskal