PPWI Inhil Ajukan Permohonan Hearing ke DPRD, Soroti Dugaan Permainan Harga dan Penampungan Ilegal Kelapa Sawit

kabarmelayu.comINHIL – Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir resmi mengajukan surat permohonan hearing kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Surat bernomor 1/PPWI/VII/2025 bertanggal 3 Juli 2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua DPRD

Permohonan hearing ini dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat, khususnya petani kelapa dan sawit, terkait sistem tata niaga dan dugaan maraknya penampungan ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa izin resmi dari pemerintah daerah.

"Kami mengajukan permintaan hearing kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terkait kebijakan pemerintah tentang penampung Kelapa Lokal dan Kelapa Sawit," ungkap Ketua DPC PPWI Inhil, Rosmely, dalam surat yang ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi organisasi, Kamis (3/7/2025).

PPWI Inhil menilai bahwa ketidaktegasan pemerintah dalam menertibkan peron ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap tata niaga kelapa dan sawit berpotensi merugikan negara dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan harga di tingkat petani.

Baca Juga:

• Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI
• Kasus Kriminalisasi Larshen Yunus, Kapolri Lari dari Tanggung Jawab

"Petani terus tertekan oleh harga beli yang tidak rasional, sementara penampungan ilegal justru tumbuh subur tanpa sentuhan hukum. Ini persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan," tegas Rosmely.

Baca Juga:

• Wilson Lalengke di Forum Keamanan Militer Global: Penghentian Konflik Rusia-Ukraina adalah Keharusan
• Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho

Ia menambahkan, hearing ini diharapkan bukan hanya sebagai ajang formalitas, tetapi benar-benar menjadi forum terbuka dan aspiratif untuk mencari solusi konkret atas penderitaan petani dan ketidakpastian hukum di sektor kelapa dan sawit.

Selain itu, PPWI Inhil juga mendesak DPRD untuk memanggil dinas terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perkebunan, serta Satuan Polisi Pamong Praja agar memberikan penjelasan terkait lemahnya pengawasan terhadap operasional peron-peron yang diduga tidak memiliki legalitas.

"Kami menduga ada pembiaran atau bahkan dugaan keterlibatan oknum yang bermain di balik penampungan-penampungan ini. DPRD harus bertindak! Jangan sampai lembaga legislatif ikut menutup mata atas penderitaan rakyat," pungkas Rosmely.

Sebagaimana diketahui, selama ini isu seputar tata niaga kelapa dan sawit di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sorotan, baik dari segi harga, regulasi penampungan, hingga distribusi dan perlindungan terhadap petani.

Tidak sedikit petani yang mengeluh bahwa harga anjlok tanpa alasan jelas, sementara mereka menanggung beban biaya produksi yang kian tinggi.

PPWI Inhil berharap permohonan ini segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat, dan menjadi momentum bagi DPRD Inhil untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, bukan kepada pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan petani. (Tim)

Presiden Komunitas Yaman Kunjungi Ketum PPWI

Kasus Kriminalisasi Larshen Yunus, Kapolri Lari dari Tanggung Jawab

Wilson Lalengke di Forum Keamanan Militer Global: Penghentian Konflik Rusia-Ukraina adalah Keharusan

Hak Jawab, Somasi, dan Akuntabilitas Publik: Bedah Yuridis atas Sengketa Pemberitaan Martin Manoluk, Putri Arum dan Agung Nugroho

Menanti Keadilan di PN Jaksel, Praperadilan Kasus Kriminalisasi Aktivis Lharsen Yunus Dijadwalkan 14 Juli 2026

DLHK Inhil Jangan Tunggu Aduan, 40 Dapur MBG Harus Diawasi Ketat