DPR Akhirnya Hentikan Tunjangan Rumah dan Pangkas Tunjangan Listrik, Komunikasi, Hingga Transportasi

kabarmelayu.comJAKARTA - Pimpinan DPR RI mengumumkan enam keputusan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR, Jumat (5/9/2025). Rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025 lalu.

Selain, menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR, diputuskan juga pemangkasan berbagai tunjangan yang selama ini diterima oleh anggota dewan.

Berikut enam poin keputusan rapat konsultasi yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jumat:

Baca Juga:

• Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau
• Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan

DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 agustus 2025.

DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

Baca Juga:

• DPRD Riau Minta Pusat Kembalikan TKD Proporsional untuk Daerah Penghasil
• DPRD Pekanbaru Apresiasi Rencana Pemprov, Dukung Pelebaran Jalan HR Subrantas

DPR RI akan memangkas tunjangan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, a. daya listrik; b. jasa telp; c. biaya komunikasi intensif; d. biaya tunjangan transportasi.

Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing, yang telah memulai pemeriksaan anggota DPR dimaksud.

DPR akan memperkuat transparasi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya, demikian dikutip dari republika.co.id.

"DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi," ujar Dasco, dikutip dari kompas.com.

Diketahui, tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan menjadi salah satu pemantik demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Hal tersebut semakin diperparah dengan pernyataan sejumlah anggota DPR yang menilai angka tersebut wajar diterima para legislator.

Aksi demo besar terjadi di Jakarta dan berbagai daerah menuntut DPR untuk menghapus tunjangan tersebut.

Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau

Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan

DPRD Riau Minta Pusat Kembalikan TKD Proporsional untuk Daerah Penghasil

DPRD Pekanbaru Apresiasi Rencana Pemprov, Dukung Pelebaran Jalan HR Subrantas

Silaturahmi dengan Warga Tapung, Syahrul Aidi Bakal Dorong Penanganan Jalan Lintas Petapahan–Simpang Golombang

Jalan Kuala Cenaku-Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Truk Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha