Komisi VII DPR RI Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia

kabarmelayu.comJAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (17/11/2025),

Ia menilai sektor UMKM memiliki peran vital sebagai penggerak ekonomi nasional dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih strategis di dalam program-program kementerian.

Baca Juga:

• Momentum HUT Inhil Ke-61, Anggota DPRD Riau Ini Sebut Infrastruktur Keluhan Utama
• Ketua BKSAP DPR: IMYF 2026 Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia Hadapi Tantangan Global

Dalam pemaparannya, Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mengapresiasi data yang menunjukkan dominasi sektor usaha wisata di Indonesia, termasuk pertumbuhan signifikan dari tayangan film dan industri kreatif. Ia menyebut bahwa angka-angka tersebut harus menjadi perhatian serius untuk pengembangan kebijakan.

"Saya melihat dari pemaparan yang disampaikan, ada hal yang sangat jelas terlihat. Di sini ada angka 96,3 persen usaha pariwisata Indonesia. Yang kedua adalah pertumbuhan 40 persen pariwisata dari penayangan film industri kreatif," ujarnya.

Baca Juga:

• UMKM Kuliner Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru
• Bupati Herman Launching Sentra UMKM Dekranasda Inhil Hebat

Ia menambahkan bahwa isu UMKM dan ekonomi kreatif sangat relevan dengan tugas Komisi VII. Namun demikian, Hendry menyoroti bahwa program-program unggulan yang disampaikan kementerian belum secara spesifik menampilkan agenda yang langsung menyentuh penguatan UMKM pariwisata. Menurutnya, celah tersebut perlu segera diisi dengan kebijakan yang lebih terarah.

"Terkait dengan program UMKM dan ekonomi kreatif secara spesifik, saya lihat belum terlihat," tegasnya.

Untuk memperkuat arah kebijakan, Hendry kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi berdasarkan praktik baik dari beberapa negara Asia dalam mengembangkan UMKM pariwisata. Ia mencontohkan Thailand yang berhasil mengembangkan model one stop service untuk mempermudah perizinan dan akses dokumen bagi pelaku UMKM.

"Thailand mengembangkan one stop service, di mana pemerintah menyediakan layanan terpadu untuk UMKM pariwisata, mempermudah perizinan dan akses berbagai dokumen. Saya pikir kita perlu ada layanan khusus seperti ini," jelasnya.

Ia juga menyoroti kebijakan Vietnam yang fokus pada integrasi digital serta pemberian insentif pajak untuk mendorong adopsi teknologi dan mengurangi beban finansial UMKM.

"Vietnam memberikan integrasi digital dan tarif pajak khusus bagi UMKM pariwisata. Ini mendorong adopsi teknologi sekaligus mengurangi beban finansial," tambahnya.

Selain itu, Hendry mengangkat contoh Malaysia yang dinilai sukses memperkuat pariwisata halal melalui sertifikasi halal yang dijalankan secara masif. Menurutnya, langkah tersebut terbukti menarik minat wisatawan Muslim dari berbagai negara.

"Malaysia menggalakkan sertifikasi halal secara masif untuk produk dan layanan pariwisata. Saya melihat sendiri di bandara Malaysia banyak wisatawan Muslim dari negara-negara Arab yang datang," ungkapnya.

Hendry juga mendorong adanya kebijakan pembiayaan, kemitraan, dan keberlanjutan bagi UMKM pariwisata, termasuk integrasi data dan skema pendanaan kolaboratif bagi desa wisata. Ia menilai perlunya sinergi antara APBN, APBD, dan CSR untuk memperkuat infrastruktur dan pengelolaan desa wisata.

"Perlu kita pikirkan dukungan pembiayaan, kemitraan, dan keberlanjutan untuk UMKM. Kita bisa kolaborasikan APBN, APBD, dan CSR untuk dana matching desa wisata, termasuk infrastruktur pengelolaan sampah dan manajemen desa wisata," ucapnya.

Momentum HUT Inhil Ke-61, Anggota DPRD Riau Ini Sebut Infrastruktur Keluhan Utama

Ketua BKSAP DPR: IMYF 2026 Perkuat Solidaritas Pemuda Muslim Dunia Hadapi Tantangan Global

UMKM Kuliner Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru

Bupati Herman Launching Sentra UMKM Dekranasda Inhil Hebat

Hendry Munief Dorong Penguatan Industri Film Nasional dan Konsolidasi Pembangunan Riau

Kepala Daerah Didorong Maksimalkan Forum DPR RI Dapil Riau untuk Akses APBN