Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, Tifatul Sembiring Desak Kapolda Jawa Tengah Dicopot!
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mendesak pencopotan Kapolda Jawa Tengah,
Parlemen
Senator yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau tersebut meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap peristiwa itu, terutama menyangkut dugaan tindakan aparat yang tidak sesuai dengan prosedur dan kode etik kepolisian.
Menurut Kyai Mursyid, penegakan hukum memang harus dilakukan terhadap siapa pun yang diduga melanggar hukum. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan profesionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, terlebih di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan.
Baca Juga:
"Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Penegakan hukum tentu harus kita dukung, tetapi jangan sampai dalam pelaksanaannya justru menimbulkan ketakutan, trauma, dan keresahan bagi para santri, khususnya santriwati yang sedang menuntut ilmu di pesantren," ujarnya, Senin (2/11/2026).
Ia meminta Kapolri menginstruksikan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif terhadap personel yang terlibat. Apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun kode etik, Mursyid meminta agar oknum yang bersangkutan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:
"Jangan sampai tindakan oknum mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jika memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas dan transparan. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," tegasnya.
Kyai Mursyid juga berharap peristiwa di Sukoharjo tersebut tidak terjadi di pondok pesantren lainnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membangun karakter, akhlak, moral, dan keilmuan generasi bangsa.
Karena itu, setiap tindakan penegakan hukum di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara terukur, profesional, serta memperhatikan situasi dan kondisi para santri.
Di sisi lain, sebagai Ketua FKPP Riau, Kyai Mursyid mengimbau seluruh pengasuh dan pimpinan pondok pesantren agar menyikapi peristiwa tersebut dengan bijak, tenang, dan tidak terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi.
Ia meminta para pimpinan pesantren tetap menjaga suasana kondusif serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun pihak terkait.
"Saya mengajak seluruh pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, khususnya di Riau, untuk menyikapi persoalan ini dengan bijak dan tenang. Jangan sampai kita terpancing oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Mari kita percayakan proses evaluasi kepada pihak yang berwenang, sembari tetap menyampaikan aspirasi secara baik," pesannya.
Lebih lanjut, Kyai Mursyid mengingatkan pengelola pesantren agar meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem pengamanan internal sebagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi kejadian yang tidak diinginkan.
Menurutnya, langkah pencegahan dapat dilakukan melalui penataan administrasi kelembagaan, pendataan santri dan pengasuh, pengelolaan lingkungan pesantren, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan aparat setempat.
"Pesantren juga harus terus berbenah dan meningkatkan kewaspadaan. Pengelola perlu memastikan sistem pengamanan, administrasi, serta koordinasi dengan lingkungan sekitar berjalan dengan baik. Ini bukan berarti kita harus takut, tetapi sebagai bentuk ikhtiar untuk melindungi para santri dan menjaga keamanan lingkungan pendidikan," tambahnya.
Ia berharap peristiwa di Sukoharjo menjadi momentum evaluasi bersama, baik bagi institusi kepolisian maupun pengelola pesantren, agar hubungan baik antara aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan Islam tetap terjaga.
"Jangan sampai kejadian seperti ini menimbulkan ketakutan di kalangan pesantren. Kita ingin pesantren tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak bangsa untuk belajar, menghafal Al-Qur'an, memperdalam ilmu agama, serta membangun masa depan," tutup Mursyid.
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mendesak pencopotan Kapolda Jawa Tengah,
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Riau, KH Muhammad Mursyid, menyayangkan peristiwa pengg
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, ST.,M.Arch secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Komite
Pemerintahan
kabarmelayu.com,SIAK Polisi menetapkan DK, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Siak sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang m
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terus berupaya memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan B
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jalan Kartika Sari, Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai,
Pemerintahan
kabarmelayu.com,KAMPAR Polsek Kampar Kiri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di Dusun Sungai Air Hitam, Desa Sungai Lipa
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bermain di kandang Adhyaksa FC Bekasi pada pekan kedelapan, Sabtu (31/10/2026) sore, PSPS berhasil mencuri satu
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pengurus Kota Federasi Akuatik Indonesia (FAI) Pekanbaru mengambil langkah strategis untuk memperkuat pembinaa
Sport
kabarmelayu.com,DUMAI Bambang Prayetno, S.H., kembali dipercaya memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai untuk kedua kalin
TNI/Polri