BKSAP DPR RI Dukung MUI dan Forkomnas, Minta Pemerintah Konsisten Bela Palestina

kabarmelayu.com,JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. H. Syahrul Aidi Ma'azat, Lc., MA, menyatakan dukungannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) terkait rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Ia meminta pemerintah mencermati aspirasi tersebut secara serius serta memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

Menurut Syahrul Aidi, persoalan ini bukan tentang penolakan terhadap seni atau musik internasional, melainkan menyangkut pertimbangan moral dan kemanusiaan terkait rekam jejak serta keterkaitan figur publik dengan dukungan terhadap Israel. Hal tersebut perlu dicermati di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dan pendudukan.

"Indonesia tidak menolak seni, musik, maupun pertukaran budaya yang memperkaya peradaban. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sensitivitas kemanusiaan ketika rakyat Palestina terus menghadapi penderitaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan ini secara serius, objektif, dan konsisten," ujar Syahrul Aidi, Sabtu (24/10/2026).

Baca Juga:

• 3 Tahun Tragedi Gaza, Ribuan Masaa Hadiri Aksi Solidaritas Palestina di Pekanbaru
• Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis

Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip yang konsisten, sebagaimana dalam keputusan sebelumnya terkait rencana konser yang menuai keberatan karena keterkaitannya dengan dukungan terhadap Israel. Menurutnya, konsistensi kebijakan diperlukan agar komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan diplomatik semata.

"Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari sikap historis dan prinsip konstitusional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip ini harus tercermin dalam kebijakan nyata," tegasnya.

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru
• Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

Syahrul Aidi juga menekankan bahwa kepentingan ekonomi dan industri hiburan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab kemanusiaan. Menurutnya, Indonesia tetap terbuka bagi seniman dunia, tetapi keterbukaan tersebut harus disertai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, perdamaian, serta penghormatan terhadap hak bangsa Palestina.

"Kami mengajak masyarakat mendukung sikap yang berpihak pada kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina melalui cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Yang kita tolak bukan seni atau bangsa tertentu, melainkan segala bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penderitaan rakyat sipil. Palestina berhak merdeka, dan Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkannya," tutup Syahrul Aidi.

3 Tahun Tragedi Gaza, Ribuan Masaa Hadiri Aksi Solidaritas Palestina di Pekanbaru

Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

Legislator PKS Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

RUU Daerah Kepulauan: Privatisasi Pulau dan Abrasi Pantai Harus Jadi Perhatian