PEKANBARU, kabarmelayu.com - Guna mengetahui sejauh apa penerapan Peraturan Daerah (Perda) Transportasi haji di Pekanbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Selasa (21/3) menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Transportasi Haji dari DPRD Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Kedatangan Pansus haji Banten ini ingin mengetahui dan menyadur tentang Perda Transportasi Haji yang telah disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru.
Ketua Pansus DPRD Kabupaten Serang H Toni mengatakan Pansus Ranperda Haji DPRD Kabupaten Serang datang ke DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka agenda kerja yang mana di Kabupaten Serang akan membentuk Ranperda Transportasi Haji.
Baca Juga:
"Kita mengadakan kunjungan ini untuk mengetahui tentang Perda Haji yang telah disahkan DPRD Kota Pekanbaru, dan sebagai bahan sebagai landasan Perda Haji yang akan kami buat di DPRD Kabupaten Serang," ujar Toni, saat ditemui usai kegiatan kunjungan.
Lebih lanjut, politisi Demokrat ini juga mengatakan bahwa Ranperda Transportasi Biaya Haji DPRD Kabupaten Serang merupakan Ranperda inisiatif. Ada beberapa hal yang kami peroleh dari hasil kunjungan ini dan akan kami laksanakan di Kabupaten Serang nantinya.
Baca Juga:
"Banyak yang dapat kami ambil dari kunjungan ini, walaupun kita ketahui Perda Haji baru disahkan DPRD Kota Pekanbaru ini. Dan bagai manapun penyelenggaraan ibadah haji atau transportasi haji harus kita perhatikan," ungkapnya.
Saat disinggung terkait berapa jumlah anggaran yang ada di Kabupaten Serang, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Serang transportasi menuju embarkasi hanya melalui jalur darat maka kami anggarkan sekitar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per calon jamaah haji.
"Karena Kabupaten Serang menggunakan transportasi darat maka kami menganggarkan sebesar Rp400-600 ribu per calon jamaah haji, dan kita juga melihat perkembangan serta ada opini juga biaya kesehatan akan kami kafer. Namun jika biaya haji terlalu membebani keuagan daerah tentunya tidak boleh dan kami akan berbuat terbaik dan maksimal bago calon jamaah haji Kabupaten Serang," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman mengatakan kunjungan DPRD Kabupaten Serang terkait Ranperda transportasi haji yang mana kita di Kota Pekanbaru telah disahkan pada tahun 2016 lalu.
"Kita akan membagi tentang Perda transportasi haji ini yang dibiayai dengan menggunakan APBD apa-apa saja. Ini merupakan Ranperda inisiatif dari mereka, perbedaan antara kita Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Serang adalah tentang transportasi menuju embarkasi," ujarnya.
Politisi PAN ini juga mengatakan bahwa saat ini yang ditanggung oleh Pemko Pekanbaru yakni masalah biaya transportasi lokal dan uang cast per jamaah sebesar Rp30 ribu. Ia juga mengatakan total anggaran untuk jamaah haji Kota Pekanbaru yakni sebesar Rp1,7 miliar.
"Total seluruh anggaran untuk jamaah haji Kota Pekanbaru ada Rp1,7 miliar yang terdiri dari bantuan cash sekitar Rp700 juta untuk seluruhnya dan sisanya untuk biaya oprasional jamaah haji kita mulai pengantaran dari Masjid Agung An Nur menuju Bandar Udara SSK II dan penjemputan jamaah dari Bandar Udara Hang Nadim Batam menuju embarkasi," tuturnya. (eza/rec)
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan