Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku
kabarmelayu.com,PEKANBARU Api masih menyala di kawasan semak belukar di atas tanah gambut Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ratusa
Peristiwa
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, mengkhawatirkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madani yang dibangun melalui APBD Kota Pekanbaru, tinggal label. Bahkan SMP yang dibangun untuk mencetak para tafidz Al-Quran ini diyakini tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Kondisi ini terjadi setelah rombongan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Senin (23/7) pagi, melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap). Kunlap dipimpin oleh Ketua Komisi III Zulfan Hafis.
Dari Kunlap yang dilakukan oleh Komisi yang membidangi persoalan pendidikan ini, terpantau masih banyak fasilitas yang belum tersedia dan belum lengkap. Salah satunya adalah Meubeler dan ruangan asrama bagi para siswa belajar sekaligus menetap di tempat tersebut.
Baca Juga:
"Kita akan agendakan hearing dengan OPD terkait membahas anggaran untuk pengadaan keperluan sekolah SMP Madani. Bila perlu jemput bola cari peluang anggaran dari Pemrov," Kata Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafis usai Kunlap.
Dia meyakini, jika sarana dan fasilitas telah lengkap dan memadai, sekolah madani pencetak tahfiz Al Quran pertama di Kota Pekanbaru ini, akan diperebutkan oleh siswa dan siswi.
Baca Juga:
Untuk menunjang hal itu, perlu adanya perbaikan dari berbagai aspek terutama dari aspek fasilitas seperti boarding (asrama) yang dinilai saat ini sangat mendesak.
"Kita harap kendala-kendala yang ada hari ini bisa diselesaikan di APBD perubahan," harap politisi Partai NasDem ini.
Di lain hal, Anggota Komisi III lainnya, Dian Sukheri yang meninjau lokasi sekolah, juga menginginkan agar sarana dan prasarana untuk sekolah itu segera diselesaikan. Sebab, jika tidak terealisasi maka tujuan dari visi misi smart city yang madani tidak akan terwujud.
"Kita prihatin melihat situasi SMP Madani ini. Kondisi dilapangan anak-anak tidak menginap di asrama. Dengan tidak adanya boarding ini tentu target untuk mencapai hafiz alquran akan terhambat," terangnya.
Menurutnya, keberanian pemerintah untuk membuat kebijakan khusus ditengah rasionalisasi anggaran yang ada, sangat diperlukan. Jika tidak sekolah itu dipastika tinggal embel saja.
"Karena mereka (siswa,red) disini tidak bisa maksimal dalam belajar," ungkapnya.
Kepala Sekolah SMP Madani kota Pekanbaru, Edy Suhendri, menjelaskan, saat ini SMP madani sendiri memiliki 6 rombel (kelas). Yang terdiri dari 3 rombel putra, dan 3 rombel putri. Selain itu, 4 guru tahfiz. Guru PNS dan guru bantu masing-masing 4 orang, sisanya guru honor. "Harapan kita sebagai kepala sekolah guru tahfiz bisa ditambah lagi," pintanya. (eza)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Api masih menyala di kawasan semak belukar di atas tanah gambut Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ratusa
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau, mem
Hukrim
Polda Riau Bongkar Sindikat Curanmor, 44 Unit Kendaraan Disita, 6 Orang Ditetapkan Tersangka
Hukrim
Polsek Teluk Meranti Bagikan Masker kepada Pengguna Jalan, Imbau Warga Cegah Karhutla
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Prestasi luar biasa diraih oleh tim futsal UPT SD Negeri 024 Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kali
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk program beasiswa m
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sejumlah kios di Pasar Higienis, Jalan Teratai, Kota Pekanbaru, yang selama ini terbengkalai, dimanfaatkan oknum
Pemerintahan
ISPU Memburuk, Sekolah di Sejumlah Wilayah Siak Terapkan PJJ, ASN Hamil Boleh WFH
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) ke27, Persatuan Wartawan Indonesia (P
TNI/Polri
kabarmelayu.com,JAKARTA Program Pemantapan Nilainilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 73 Lemhannas RI diikuti oleh Kalangan Birokrat, Akademis
Pemerintahan