Pemkab Bengkalis Serahkan LKPD ke BPK

PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (13/3/2020).

Penyerahan tersebut dilakukan Plh. Bupati Bengkalis Bustami HY didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis T. Zainuddin, Inspektur Kabupaten Bengkalis Rafiarfi Ikhsan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Aulia, Sekretaris DPRD Bengkalis Radius Akima, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo.

Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Djoko Edi Imhar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Supardi, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Gendraya Rohaini, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bengkalis Maryansyah Oemar, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Bengkalis Muhammad Fadhli serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Baca Juga:

• Kelurahan Kampung Bandar Juara III Lomba Kebersihan se-Kota Pekanbaru
• Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Dalam sambutannya, Bustami yang juga Sekretaris Daerah Bengkalis berharap, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2019.

"Tahun lalu, kita telah berhasil meraih Opini WTP selama 6 tahun berturut-turut, jika tahun ini kita berhasil mendapatkannya maka kita telah meraih Opini WTP selama 7 tahun berturut-turut, hal ini tentunya merupakan prestasi yang membanggakan bagi kita," ungkapnya.

Baca Juga:

• Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota
• Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Masih kata Plh. Bupati Bengkalis, upaya penyerahan penyusunan laporan keuangan tersebut, merupakan salah satu upaya Pemkab Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada stakeholders.

"Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2019, merupakan penyusunan berbasis Akrual yang masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan, dukungan, saran dari pihak pemeriksaan, khususnya dalam penyempurnaan penyajian laporan keuangan yang lebih baik kedepannya," ujarnya. (MCR)

Kelurahan Kampung Bandar Juara III Lomba Kebersihan se-Kota Pekanbaru

Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota

Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Bergabung dengan Personel Padamkan Api Karhutla di Pelalawan

Perdana Digelar, Rakor Damkar Kabupaten Kota se-Riau Satukan Langkah Perkuat Penanganan Kebakaran