PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Kanarvian menyampaikan saat ini masih terdapat hambatan transfer dana desa dari Kementerian Keuangan RI kepada desa-desa. Hal tersebut dikarenakan belum adanya surat kuasa dari bupati/wali kota yang memiliki desa.
Untuk itu, Menteri Tito berharap Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya kabupaten/kota yang memiliki desa untuk segera memberikan surat kuasa. Ia menerangkan, surat kuasa ini penting karena nantinya Kementerian Keuangan RI bisa langsung mentransfer dana desa ke desanya.
"Karena selama ini jalurnya seperti tahun lalu dari Menteri Keuangan ke kabupaten atau kota baru menyalurkan ke desa dan dikhawatirkan akan mengalami perlambatan atau juga terkait masalah adanya penyimpangan," ujarnya saat rapat evaluasi PPKM secara virtual, Senin (3/5/2021).
Baca Juga:
Menurutnya, masih banyak bupati dan wali kota yang belum mengeluarkan surat dana transfer desa di daerahnya, hal ini mengakibatkan dana desa untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa jadi terhambat.
Ia menambahkan sesuai surat edaran DJPK Kementerian Keuangan/Kemenkeu Nomor 2 Tahun 2021, Instruksi Kementerian Desa (Inmendesa) Nomor 1 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 yang mengintruksikan pembentukan posko penanganan Covid-19 tingkat desa.
Baca Juga:
"Sesuai dengan surat itu delapan persen dana desa akan digunakan untuk penanganan Covid-19," ucapnya.
Untuk itu Mendagri ini mengimbau dukungan pemerintah khususnya kabupaten dan kota untuk segera memberikan surat kuasanya.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengatakan akan segera mengirimkan permohonan bantuan kepada Kementerian desa RI agar dapat segera mengidentifikasi dan menginventarisasi terhadap kota dan kabupaten mana yang mengeluarkan surat kuasa.
"Mohon dukungan untuk percepatan transferkan dana desa, agar dana desa tersebut 8 persennya bisa segera digunakan untuk penanganan Covid-19," tuturnya.(MCR)
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.comPEKANBARU Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PW &039Aisyiyah) Riau sukses menyeleng
Parlemen
Kepsek SMAN Plus Riau Ingatkan Calon Peserta Didik Lulus SPMB Daftar Ulang Ulang 810 Mei 2026
Pendidikan