Simak 5 Kebijakan dan Strategi Program Bangga Kencana

PEKANBARU - Program Bangga Kencana yang merupakan re branding dari Kependudukan  Keluarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga (KKBPK)  memiliki lima kebijakan dan strategi. Diantaranya adalah pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga. 

Hal ini dipaparkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia dalam acara Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja yang ditaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau di Hotel Furaya, Kamis (9/6).

Kebijakan program Bangga Kencana yang merupakan singkatan dari Pembangunan  Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana ini yaitu pertama, memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi berupa peningkatan kualitas dan pemanfaatan data program bangga kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah. Serta pengembangan smart technology program untuk memperkuat pengelolaan program bangga kencana. “Kedua, meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran,” ujar Mardalena.

Baca Juga:

• Kepengurusan KONI Kota Pekanbaru Resmi Dilantik, Tancap Gas PORKOT
• DPC PDIP Rohil Gelar Turnamen Mini Soccer Piala Muhar Riza

Ketiga yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komperhensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran. Keempat, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.

“Perlu adanya optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga,” jelas Mardalena.

Baca Juga:

• Paradoks Perdamaian Hotman Paris–PWI: Ketika Hukum Tunduk pada Bargaining Power dan Panggung Elit
• Stop Kriminalisasi, KNARA Tuntut Kasus Mantan Kades Sungai Raya Diselesaikan dengan Jalur Reforma Agraria

Terakhir, menguatnya pemaduan dan sinkroniasasi kebijakan  pengendalian penduduk. Seperti pengembangan GDPK, penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.“Serta, peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan informasi kependudukan,” tutup Mardalena.(MCR)

Kepengurusan KONI Kota Pekanbaru Resmi Dilantik, Tancap Gas PORKOT

DPC PDIP Rohil Gelar Turnamen Mini Soccer Piala Muhar Riza

Paradoks Perdamaian Hotman Paris–PWI: Ketika Hukum Tunduk pada Bargaining Power dan Panggung Elit

Stop Kriminalisasi, KNARA Tuntut Kasus Mantan Kades Sungai Raya Diselesaikan dengan Jalur Reforma Agraria

Penataan Tepian Sungai Sail, Pemko Gandeng Kemenko

Parade Musik dan Bazar UMKM Sempena HUT Bengkalis Ke-514, Wabup: Wadah Kreativitas dan Penggerak Ekonomi