Senin, 27 April 2026 WIB

Simak 5 Kebijakan dan Strategi Program Bangga Kencana

Harijal - Kamis, 09 Juni 2022 21:02 WIB
Simak 5 Kebijakan dan Strategi Program Bangga Kencana
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia dalam acara pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK melalui mitra kerja

PEKANBARU - Program Bangga Kencana yang merupakan re branding dari Kependudukan  Keluarga Berencana dan Pembangunan  Keluarga (KKBPK)  memiliki lima kebijakan dan strategi. Diantaranya adalah pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga. 

Hal ini dipaparkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia dalam acara Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja yang ditaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau di Hotel Furaya, Kamis (9/6).

Kebijakan program Bangga Kencana yang merupakan singkatan dari Pembangunan  Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana ini yaitu pertama, memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi berupa peningkatan kualitas dan pemanfaatan data program bangga kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah. Serta pengembangan smart technology program untuk memperkuat pengelolaan program bangga kencana. “Kedua, meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran,” ujar Mardalena.

Baca Juga:

Ketiga yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komperhensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran. Keempat, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.

“Perlu adanya optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga,” jelas Mardalena.

Baca Juga:

Terakhir, menguatnya pemaduan dan sinkroniasasi kebijakan  pengendalian penduduk. Seperti pengembangan GDPK, penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.“Serta, peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan informasi kependudukan,” tutup Mardalena.(MCR)

SHARE:
beritaTerkait
Ini 13 Sapi Jumbo yang Diusulkan untuk Bantuan Presiden Iduladha 1447 H di Riau
Aniaya Korban Hingga Babak Belur, Komplotan Debt Collector di Pekanbaru Diringkus
Lagi, 150 PMI Bermasalah Dideportasi dari Malaysia
Tekan Kemiskinan dan Stunting, Wali Kota Agung Terima Penghargaan
DPD PKS Kampar Apresiasi Turnamen Mini Soccer Kerjasama PWI Kampar dan Anggota Legislatif PKS
Terpilih Aklamasi, Achmad Faisal Reza Ketua Umum KONI Pekanbaru 2026-2030
komentar
beritaTerbaru