Pengakuan Hak Komunal, Riau Telah Punya Perda Masyarakat Hukum Adat

PEKANBARU - Asisten I Sekretariat Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengatakan, bahwa untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat,  Provinsi Riau telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). 

Dikatakan Masrul, pengakuan itu telah diatur dalam Perda Provinsi Riau nomor 14 tahun 2018. Aturan ini tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Demikian disampaikan Masrul, saat membuka seminar dan lokakarya tentang peningkatan kapasitas para pihak sebagai upaya perlindungan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat.

Baca Juga:

• Tekan Kemiskinan dan Stunting, Wali Kota Agung Terima Penghargaan
• DPD PKS Kampar Apresiasi Turnamen Mini Soccer Kerjasama PWI Kampar dan Anggota Legislatif PKS

Kegiatan seminar diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL). Berlangsung di Hotel Pangeran, Kota Pekanbaru, pada hari Senin (05/09/2022).

“Pemerintah Provinsi Riau telah mengakui perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 14 tahun 2018. Serta ada pula lagi Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 2015 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya,” katanya.

Baca Juga:

• Terpilih Aklamasi, Achmad Faisal Reza Ketua Umum KONI Pekanbaru 2026-2030
• Empat Bulan Puluhan Kejadian, Warga Pekanbaru Diimbau Waspada Kebakaran

Masrul menjelaskan, pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18b ayat (2) 1945, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

“Dalam undang-undang dasar Tepublik Indonesia pada Pasal 18b ayat (2), tertulis bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya,” jelasnya.

Dituturkan dia, perkembangan masyarakat hukum adat yang telah mendapat pengakuan dan perlindungan oleh Pemprov Riau yaitu masyarakat hukum adat Suku Sakai Bathin Sobanga di Kabupaten Bengkalis.

Kemudian, dari Kabupaten Kampar terdapat tujuh masyarakat hukum adat yaitu, Kenegerian Kampa, dan Kenegerian Petapahan.

Selanjutnya, Kenegrian Batu Sanggan, Kenegerian Gajah Bertaluk, Kenegerian Aur Kuning, Kenegerian Terusan, dan Pesukuan Petopang.

Lebih lanjut dikatakan dia, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah mengakui masyarakat hukum adat di Provinsi Riau.

Terdapat dua hutan adat yang telah diakui KLHK yaitu, hutan adat Imbo Putui Kenegrian Petapahan dan hutan adat Kenegerian Kampa.

“Sedangkan masyarakat hukum adat di Provinsi Riau yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada dua. Hutan adat yang sudah diakui adalah Hutan Adat Imbo Putui untuk Kenegerian Petapahan seluas 251 hektare, dan Hutan Adat Kenegerian Kampa seluas 156,8 hektare,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, Emilianus Ola Kleden menjelaskan, kegiatan seminar yang dilakukannya  didukung oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Tujuannya untuk mensosialisasikan dan mendukung peningkatan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Dan mendukung perlindungan lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemberdayaan perempuan melalui ekonomi alternatif,” tutupnya

(mcr)

Tekan Kemiskinan dan Stunting, Wali Kota Agung Terima Penghargaan

DPD PKS Kampar Apresiasi Turnamen Mini Soccer Kerjasama PWI Kampar dan Anggota Legislatif PKS

Terpilih Aklamasi, Achmad Faisal Reza Ketua Umum KONI Pekanbaru 2026-2030

Empat Bulan Puluhan Kejadian, Warga Pekanbaru Diimbau Waspada Kebakaran

Suara Panipahan, Alarm Keras Perang Melawan Narkoba

Musim Haji 1447 H/2026, Ini Pesan Penting untuk Jemaah Riau