Alfedri Kenalkan Program TAKE Siak Hijau di Surabaya

SURABAYA - Bupati Siak Drs.H. Alfedri, M.Si didaulat menjadi pembicara pada Workshop Nasional Perluasan Pengembangan Adopsi dan Implementasi Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) di Indonesia, yang ditaja oleh The Asia Foundation Bersama sejumlah NGO Nasional di Surabaya, Rabu (5/10/2022).

Dihadapan 49 peserta dari 7 Pemerintah Provinsi dan 23 Pemerintah Kabupaten Kota se-Indonesia, 17 Civil Society Organization (CSO) serta 2 Lembaga Donor FCDO dan CLUA, orang nomor satu Negeri Istana itu diminta berbagi pengalaman colaborative finance dalam mendukung implementasi Siak Kabupaten Hijau, khususnya terkait berbagai pembelajaran mengenai dampak positif atas implementasi TAKE terhadap pengelolaan lingkungan hidup. 

Tak hanya itu, materi yang dipaparkan juga terkait sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah maupun CSO, serta peluang yang dapat memperkuat pelembagaan dan kolaborasinya dengan skema TAKE maupun sumber-sumber pendanaan lingkungan hidup lainnya pasca terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Baca Juga:

• Kepengurusan KONI Kota Pekanbaru Resmi Dilantik, Tancap Gas PORKOT
• DPC PDIP Rohil Gelar Turnamen Mini Soccer Piala Muhar Riza

“Dalam rangka merefleksikan adopsi dan pelaksanaan pengembangan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi (Ecological Fiscal Transfer-EFT) di Indonesia, kami berbagi pengalaman pembiayaan hijau di Kabupaten Siak yang didukung oleh berbagai lembaga baik CSO maupun lembaga pemerintah lainnya, salah satunya melalui pola Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE)” Kata Bupati Siak Alfedri.  

Menurut Alfedri dalam paparannya, Siak Hijau merupakan bentuk kerjabersama multipihak dengan seluruh stakeholder dalam mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk pembiayaannya. 

Baca Juga:

• Paradoks Perdamaian Hotman Paris–PWI: Ketika Hukum Tunduk pada Bargaining Power dan Panggung Elit
• Stop Kriminalisasi, KNARA Tuntut Kasus Mantan Kades Sungai Raya Diselesaikan dengan Jalur Reforma Agraria

“Mengapa perlu kolaborasi? Karena tidak semua agenda aksi Siak Hijau pada sektor tertentu menjadi Kewenangan Daerah, selain itu kapasitas fiskal daerah terbatas untuk membiayai Inisiatif Kebijakan Siak Hijau. Oleh karena itu kami berkolaborasi untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak baik berupa program maupun pendanaan untuk mendukung Siak Hijau, baik oleh Pemda, Pemerintah Desa, NGO, hingga private sector ” jelasnya.

Para Pihak yang mendukung Siak Hijau sebut Alfedri diantaranya, Pemerintah Daerah melalui 12 OPD Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perikanan & Peternakan, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Kami juga dibantu melalui berbagai program dan kajian oleh Forum Sedagho Siak, gabungan dari 22 NGO diantaranya Fitra Riau, Perkumpulan Elang, Jikalahari, Walhi, YMI, LPSEM, TERAS RIAU, SART, Kaliptra, RWWG, JMGR, SENDS, YEZ, Winrock, LTKL, Econusantara, SPKS, Madani, Greenpeace, Koaksi, CSF, dan Rainforest Alliance. Selain itu dari pihak privat sektor yang membantu diantaranya RAPP, Arara Abadi, Sinas Mas, Musimas, Wilmar” sebut Alfedri.

Dalam mendorong peran serta pemerintah dan masyarakat kampung dalam mendukung implementasi Siak Hijau sesuai kewenangannya sebut Alfedri, Pemkab Siak memberikan insentive kinerja TAKE sebagai stimulus mendorong kinerja desa dalam hal kebijakan pelindungan lingkungan dan ekonomi masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan berbasis kampung.

“Insentif diberikan Mmelalui reformulasi Anggaran Dana Desa sejak Tahun 2020. Pada Tahun 2021 dimulainya program TAKE, lima persen dari ADK sebesar Rp 7.582.500.000 diberikan kepada 67 kampung, dengan jumlah insentif tertinggi 229 Juta Rupiah dan insentif terendah berjumlah 65 Juta Rupiah. Ditahun kedua, tiga persen dari ADK sebesar 3.408.000.000 disalurkan kepada 48 kampung, dengan insentif tertinggi 310,9 Juta Rupiah dan insentif terendah sebesar 87,8 Juta Rupiah. Tahun ini kami sedang mengjaji peningkatan TAKE melalui penggunaan insentif BKK DBH DR” ungkapnya.

Hasilnya kata dia, penilaian kinerja kampung melalui Indikator Kampung Hijau (IKH) melalui Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan berprinsip kelestarian lingkungan menunjukkan trend positif dalam dua tahun terakhir. selain itu peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan meningkat, dan bermunculan berbagai inovasi kampung dalam menjaga lingkungan.(inf/siak))

Kepengurusan KONI Kota Pekanbaru Resmi Dilantik, Tancap Gas PORKOT

DPC PDIP Rohil Gelar Turnamen Mini Soccer Piala Muhar Riza

Paradoks Perdamaian Hotman Paris–PWI: Ketika Hukum Tunduk pada Bargaining Power dan Panggung Elit

Stop Kriminalisasi, KNARA Tuntut Kasus Mantan Kades Sungai Raya Diselesaikan dengan Jalur Reforma Agraria

Penataan Tepian Sungai Sail, Pemko Gandeng Kemenko

Parade Musik dan Bazar UMKM Sempena HUT Bengkalis Ke-514, Wabup: Wadah Kreativitas dan Penggerak Ekonomi