Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
Pelantikan Risnandar sebagai Pj Wako Pekanbaru tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya menyampaikan, selamat kepada Risnandar Mahiwa. Ia berharap Risnandar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab dan membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk kemajuan Kota Pekanbaru.
Baca Juga:
"Amanah jabatan harus dijalankan, serta junjunglah integritas dalam bekerja," pesan Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Pada kesempatan itu, Pj Gubri juga mengingatkan bahwa usai dilantik sebagai Pj Wako Pekanbaru, tumbuh banyak harapan dipundak Risnandar. Haryanto berharap semoga Kota Madani lebih baik dimasa yang akan datang.
Baca Juga:
"Harapan masyarakat Kota Pekanbaru begitu besar kepada saudara, " ucapnya.

Profil Risnandar Mahiwa
Dilansir Kemendagri RI, Saat ini, Risnandar Mahiwa masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Ia juga merangkap jabatan Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
Risnandar lahir di Luwuk, 6 Juli 1983. Dalam karir sebagai PNS, ia berpangkat/golongan Pembina Utama Muda
Risnandar tercatat pernah menyelesaikan pendidikan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006). Kemudian, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009).
Adapun riwayat jabatan Risnandar Mahiwa selama berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni:
• Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Merangkap sebagai Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum, pada tahuj 2022 sampai dengan sekarang.
• Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.
• Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, pada tahun 2018.
• Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, pada tahun 2016 hingga 2018.
• Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, pada tahun 2015 hingga 2016.
• Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, pada tahun 2012 hingga 2015.
• Pelaksana/Staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2011 hingga 2012.
• Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2010 hingga 2011.(mrn)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Lukaluka
Peristiwa
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi perhatian publik. Guna M
Sosial
Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap kabel fiber optik milik provider yang semrawut dan
Pemerintahan