Bahas Masalah Prioritas, Bupati dan Wali Kota se-Riau Berkumpul di Kediaman Gubernur

PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau. Rakor berlangsung di Balai Serindit Komplek Kediaman gubernur, Kamis (3/10/2024).

Pembahasan utama dalam rapat ini yaitu terkait pengendalian inflasi, penanganan tengkes atau stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem. Serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau.

Para Bupati dan Wali Kota yang hadir dalam rapat tersebut melaporan kondisi masing-masing daerahnya. Sejumlah daerah di Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menangani berbagai isu tersebut, sehingga dibutuhkan strategi yang fleksibel dan tepat sasaran.

Baca Juga:

• Jajaran Lapas Pasir Pengaraian Ikuti Pengarahan Virtual Dirjenpas
• Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Pj Gubri katakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir, yakni Juli - September 2024. Dimana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada bulan September 2024.

"Inflasi kita saat ini terkendali bahkan cenderung terlalu rendah dan mendekati deflasi di 4 bulan terakhir. Oleh karena itu, dari Bank Indonesia, BPS Riau dan kita semua tadi sudah mengarahkan agar inflasi ini dikendalikan bukan diturunkan," ujarnya.

Baca Juga:

• Pemkab Inhil Ikuti Rakor Antara Pemerintah Dengan Perusahaan Pemegang HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
• KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Edukasi Multi-Program di SMA Negeri 3 Tapung Hulu

"Kemudian deflasi kita coba juga untuk dikendalikan, karena yang ingin kita amankan dan diselamatkan tadi itu adalah antara produsen dan konsumen, mereka inilah yang kemudian harus di mediasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah sebagai subkultur kekuasaan harus memediasi struktur sosial, yaitu produsen dan konsumen. Oleh karena itu, terkait dengan inflasi kita tidak ada masalah, clear," imbuhnya.

Sementara itu, terkait stunting, Pj Gubri katakan masih ada beberapa daerah yang memerlukan langkah penanganan yang cepat dan terukur. Untuk itu, ia meminta agar memperkuat program intervensi gizi, terutama bagi ibu hamil dan balita. Serta mengoptimalkan peran kader posyandu di desa-desa.

"Masih ada beberapa kabupaten yang masih memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab, tetapi sudah menjadi pusat perhatian dari kita. Hal ini juga sudah menjadi catatan dari kita, nanti kita harus mengurai dari mana kita memulainya, satu persatu harus kita selesaikan," jelasnya.

Selain itu, Gubri juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan yang menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati/Wali Kota melaporkan keadaan beberapa ruas jalan dengan kondisi rusak, sehingga secepatnya harus dilakukan perbaikan. Menjawab persoalan tersebut, Pemprov Riau sudah menganggarkan perbaikan beberapa ruas jalan yang menjadi permasalahan di APBD P 2024. Sehingga, perbaikan jalan yang menjadi persoalan, dapat direalisasikan ke depannya.

Jajaran Lapas Pasir Pengaraian Ikuti Pengarahan Virtual Dirjenpas

Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting

Pemkab Inhil Ikuti Rakor Antara Pemerintah Dengan Perusahaan Pemegang HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Edukasi Multi-Program di SMA Negeri 3 Tapung Hulu

Perkuat Peran Bungaraya sebagai Lumbung Pangan, Siak Terima Program Penanaman 70.000 Hektare

Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan