Legalisasi Tambang Rakyat Dipercepat, WPR Kuansing Prioritas
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Riau terus di
Pemerintahan
Hal itu disampaikan Abdul Wahid saat kunjungan ke Dinas Pendidikan Riau, Kamis (6 Maret 2025). Kunjungan ini bermaksud untuk mencari solusi semua permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan Riau.
Salah satu dari masalah yang ingin dituntaskan adalah angka putus sekolah. Gubernur ingin segera membuat angka tersebut menjadi sangat minim.
"Saya ingin menekan angka putus sekolah. Bagaimana caranya agar angka putus sekolah turun. Upayanya apa dan mencari akar permasalahannya. Apakah uangnya tidak ada ataukah jaraknya jauh," ujar Wahid.
Baca Juga:
Gubernur ingin rencana untuk pendidikan yang lebih baik terlaksana, bukan hanya sekadarrencana dan wacana saja.
Ditekankannya, semua jajaran yang terlibat harus bekerja semaksimal mungkin. Hal itu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan pendidikan berkualitas.
Baca Juga:
"Fisik bangunan kantor ini tidak berubah dari dulu, tapi orang-orangnya harus berubah jadi lebih baik. Saya minta semua bekerja semaksimal mungkin," ujarnya.
Wahid turut mengkritik cara penyampaian data dari Dinas Pendidikan. Menurutnya, data yang disampaikan tidak lengkap dan susah untuk dipahami.
"Datanya membingungkan. Saya minta data pastinya, jumlah sekolah, jumlah siswa. Bagaimana saya mau menilai kinerjanya kalau data tidak lengkap. Dinas Pendidikan ini mengurus pendidikan murid, tapi menyajikan data saja seperti ini," tukasnya.
"Saya juga tidak mau Dinas Pendidikan Riau tidak bisa prediksi masalah, tidak bisa cari solusi dari masalah. Lihat dari jumlah murid sekolah, tren pertumbuhan penduduk, angkanya yang putus sekolah berapa? Cari cara mengajak mereka kembali bersekolah," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menambahkan, Dinas Pendidikan tidak seharusnya bekerja sendirian. Kunjungan kerja ini adalah salah satu cara agar masalah pendidikan bisa dicari solusinya.
"Beliau ini kemari ingin tahu apa masalah yang ada di sini, ingin menyikapinya. Tapi penyajiannya tidak lengkap dan tidak sempurna," ucap Wagub.
"Kebdepan dirapatkan lagi apa yang menjadi permasalahannya, diundang Gubernur dan Wakil Gubernur serta semua pihak yang berkepentingan. Dinas Pendidikan jangan bekerja sendirian," ungkap Hariyanto.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Riau terus di
Pemerintahan
Mabes Polri kembali melakukan rotasi jabatan besarbesaran di jajaran Polda Riau. Sejumlah Pejabat Utama (PJU)
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan menggelar kegiatan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan. Vaksin
Kesehatan
Polsek Kandis Bersiap Jelang Panen Raya Jagung Tumpang Sari di Kampung SamSam
Lingkungan
Kemnaker Umumkan Tiga Besar Calon Direktur Polteknaker Periode 2026&ndash2030
Pemerintahan
kabarmelayu.com,SIAK Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
Hukrim
Lepas Kafilah MTQ Siak, Bupati Afni Bonus Naik 10 Persen dan Hadiah Umrah Tetap Diberikan
Pemerintahan
Tim Supervisi Tinjau Posko Kampung Tangguh Anti Narkoba Polresta Pekanbaru
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menjenguk Muhammad Lutfi, mahasiswa yang terluka saat aksi unjuk rasa di
Hukrim
Menuntut Keadilan Migas Pemkab Siak Dukung KPK Benahi Sengkarut PI 10 demi Kesejahteraan Rakyat
Pemerintahan