Seratusan Warga Bubuhkan Tandatangan Ajukan Mosi Tidak Percaya terhadap Kades ke Bupati Inhil

kabarmelayu.comINHIL - Seratusan warga salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, secara resmi mengirimkan surat aduan kepada Bupati Inhil. Warga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepala desa (Kades) mereka serta mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya.

Surat tertanggal 20 Mei 2025 itu ditembuskan kepada Ketua DPRD Inhil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Inhil, serta Camat dan BPD.

Dalam isi aduannya, warga menilai kepala desa tidak aktif dalam pelayanan publik, kurang peduli terhadap permasalahan warga, dan gagal menjalankan program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Dugaan Pemalsuan Surat Tanah, Kades Tarai Bangun Ditahan!
• APBD Pekanbaru 2026 Rampung, Inhil Segera Menyusul

Sebagai bentuk keseriusan dan kekompakan, seratusan warga turut membubuhkan tanda tangan dalam surat aduan tersebut.

Dalam surat tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa poin-poin yang menjadi keresahan atas kepemimpinan kepala desa adalah sebagai berikut:

Baca Juga:

• Tunggu Evaluasi APBD, Pemko Pekanbaru Segera Perbaiki Jalan Rusak
• Bawa Desanya Jadi Percontohan Antikorupsi, 7 Kades di Riau Dapat Umroh Gratis

1. Selama terpilih menjabat sebagai Wali (Kepala Desa) jarang sekali ada di tempat (Kantor Kepala Desa) dengan presentase kehadiran 10%, hanya hadir waktu acara 17 Agustus dan bila ada kunjungan dari pihak Kecamatan atau Kabupaten.

2. Minimnya perhatian ke warga atas permasalahan warga dan tidak mampu memberi solusi atau kebijakan yang membuat warga bisa tenang dalam setiap menghadapi permasalahan.

3. Kami tidak merasakan program yang mampu menyentuh kami sehingga kami sebagai warga merasa desa kami menjadi desa tertinggal, karena sebagai Wali (Kepala Desa) beliau tidak memiliki terobosan program pembangunan untuk meningkatkan harkat hidup kami (warga)

4. Susahnya bertemu beliau untuk membuat administrasi tanah, kependudukan dan administrasi lainnya sehingga kami merasa seakan akan tidak memiliki Wali (Kepala Desa).

5. Dari pantauan kami seakan akan tidak ada pembangunan dan stagnan / jalan di tempat.

6. Kurangnya transparansi dalam penyampaian data pembangunan dan kurangnya sosialisasi ke warga dalam program-program unggulan apa saja pencapaian selama beliau menjabat sebagai Wali (Kepala Desa)

Warga berharap Bupati dapat mengambil langkah tegas, termasuk evaluasi dan pemberhentian kepala desa apabila dinilai perlu.

Menurut mereka, desa membutuhkan sosok pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan memiliki visi yang jelas dalam membangun desa.(Tim)

Dugaan Pemalsuan Surat Tanah, Kades Tarai Bangun Ditahan!

APBD Pekanbaru 2026 Rampung, Inhil Segera Menyusul

Tunggu Evaluasi APBD, Pemko Pekanbaru Segera Perbaiki Jalan Rusak

Bawa Desanya Jadi Percontohan Antikorupsi, 7 Kades di Riau Dapat Umroh Gratis

Tak Terima Dikritik, Oknum Kades Kuntu Darussalam Ancam Polisikan Warga dan Tantang Awak Media

Siap-siap! BUMD yang Tak Optimal akan Dievaluasi