Pemprov dan KPI UP II Dumai Bahas Pembebasan Lahan Bufferzone

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Dumai menggelar rapat membahas perkembangan pengadaan lahan bufferzone di Kota Dumai. Pembahasan terkait wilayah RT 02 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, yang sebelumnya masuk kategori kawasan terdampak.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Dumai, Agustiawan menyampaikan perusahaan akan melakukan penambahan kawasan bufferzone sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disampaikan, ada perubahan keputusan bahwa kawasan RT 02 tidak lagi menjadi kawasan terdampak.

"Awalnya, kawasan RT 02 di kelurahan tersebut terdampak. Namun setelah dilakukan kajian Studi FERA (Fire and Explosion Risk Assessment), diputuskan bahwa kawasan tersebut tidak lagi menjadi kawasan terdampak," ujar Agustiawan di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, Senin (25/8/2025).

Baca Juga:

• Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga
• H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Terkait itu, PT KPI telah mengambil langkah komunikasi dan mensosialisasikannya dengan warga. Ia berharap warga bisa mengerti bahwa yang dilakukan oleh kajian FERA adalah benar.

PT KPI telah melakukan pendekatan humanis dan persuasif untuk mensosialisasikan kepada warga terkait perubahan data tersebut. PT KPI berharap warga bisa mengerti jika final dari studi menegaskan bahwa RT 02 tidak masuk ke daerah terdampak maka masyarakat diharapkan mengerti.

Baca Juga:

• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum
• Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

"Jika kami tetap memasukkan daerah tersebut, akan ada resiko penemuan audit pelanggaran atas ketaatan hukum di kemudian hari," jelas Agustiawan lagi.

Ia juga menegaskan bahwa pihak perusahaan tetap memperhatikan masukan dari masyarakat sekitar. Namun, ia juga mengatakan bahwa KPI tetap harus berpegang pada kajian resmi dan ketentuan hukum.

"PT KPI memahami aspirasi masyarakat karena mereka berada dekat dengan kawasan bufferzone, mereka di ring 1, mereka yang terdampak. Namun, KPI tetap akan mempertimbangkan keseluruhan agar tidak ada masalah di kemudian hari, dari segala sisi," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan menyampaikan, aspirasi warga merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Ia akan mendengarkan dari kedua belah pihak dan bersikap adil.

"Masyarakat memang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasinya. Pemprov hanya ingin masyarakat tenang dan benar percaya kalau memang mereka akan aman dan tidak terdampak. Karena aspirasi merupakan hal yang harus didengar dari dua sisi," ucapnya.

KPI diharapkan benar-benar memastikan bahwa warga yang sebelumnya dianggap berada di zona terdampak, tidak akan mengalami risiko di masa depan. Job ingin benar-benar semua warga RT 02 merasa aman.

Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Polemik Perusahaan dan Warga Lubuk Besar Memanas, PPWI Inhil Minta Verifikasi Terbuka Seluruh Dokumen Lahan

Diduga Fasilitasi Penguasaan Lahan ke Cukong, Kades Lubuk Besar Diminta Diperiksa