Polsek Kampar Kiri Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Gunung Sahilan, 0,55 Gram Diamankan
Polsek Kampar Kiri Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Gunung Sahilan, 0,55 Gram Diamankan
Hukrim
Lonjakan angka ini tidak main-main dan menjadi catatan sejarah baru bagi keuangan daerah. Agung memaparkan bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terjadi kenaikan yang sangat signifikan.
PAD yang semula berada di kisaran Rp800-an miliar, kini melesat hingga menyentuh angka Rp1,2 triliun, sebuah pencapaian yang memperkuat napas fiskal daerah. Kunci utama dari keberhasilan ini ternyata terletak pada pergeseran paradigma pelayanan publik.
Baca Juga:
"Prinsip dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar proses administrasi tidak lagi dianggap sebagai beban yang rumit. Dengan mempermudah akses, masyarakat secara otomatis menjadi lebih kooperatif dalam menunaikan kewajiban pajaknya," ujar Agung Jumat (24/4/2026).
Salah satu terobosan yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah pemberian diskon pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini terbukti efektif menarik minat warga untuk berbondong-bondong membayar pajak lebih awal.
Baca Juga:
Antusiasme masyarakat ini menjadi motor utama yang mendongkrak realisasi penerimaan pajak dari sektor properti secara drastis. Tak hanya urusan pajak rumah tinggal, sektor perizinan pun turut dirombak total untuk mendukung iklim investasi.
Agung menginstruksikan DPMPTSP untuk memangkas birokrasi, terutama terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan proses yang cepat, transparan, dan tanpa ribet, para pelaku usaha kini jauh lebih bersemangat dalam mengurus legalitas bangunan mereka.
Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh sektor-sektor potensial lainnya yang terus menunjukkan tren naik, seperti pajak reklame, hotel, hingga restoran. Selain itu, adanya pajak opsen turut menyumbang kontribusi besar.
Sinergi antara kemudahan perizinan dan pengawasan yang baik membuat sektor-sektor ini menjadi lumbung PAD yang stabil bagi kota.
Namun, Agung menegaskan kenaikan angka di atas kertas bukanlah tujuan akhir dari setiap kebijakan yang ia ambil. Ia berkomitmen bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat harus dikembalikan dalam bentuk nyata.
"Seperti perbaikan ruas jalan yang rusak, peningkatan fasilitas umum, serta pengelolaan kebersihan kota yang lebih maksimal," terang Agung.
Dengan visi yang menyeimbangkan antara optimalisasi pendapatan dan kualitas layanan, Pekanbaru kini bertransformasi menjadi kota yang lebih mandiri secara finansial.
"Masyarakat diharapkan terus mendukung langkah ini, mengingat pajak yang terkumpul merupakan modal utama untuk membangun infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan warga Pekanbaru," tegas Agung.
Polsek Kampar Kiri Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Gunung Sahilan, 0,55 Gram Diamankan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap ditunjukkan Komunitas Sosial Alat Berat Pe
Sosial
Jaga selalu marwah Bumi Melayu Seri Gemilangkabarmelayu.com,INHIL Menjelang keikutsertaannya dalam ajang Duta Budaya Indonesia 2026, Mau
Budaya
kabarmelayu.com,PEKANBARU Hotspot atau titik panas di pulau Sumatera masih berada di angka ribuan. Sore ini. Kamis (8/10/2026) terpantau 2
Lingkungan
kabarmelayu.com,INHIL Persoalan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan kembali menjadi perhatian. Bukan hanya soal bantuan Corpora
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kabut asap yang menyelimuti armosfer Riau, akan menimbulkan gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan s
Kesehatan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan seluruh sekolah swasta di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Disd
Pendidikan
Kelompok 7 PBL Mahasiswa UHTP Gelar Pengabdian Masyarakat di RW 7 Kelurahan Simpang Baru
Pendidikan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati inhil H.Herman, SE.MT hadiri Panen Padi Perdana Semaram kelompok Tani sekayan Subur di Desa Sekayan Dusun sem
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyerahkan bantuan untuk tujuh kepala keluarga (KK) yang kehilangan tempat ti
Pemerintahan