Evaluasi BUMD Riau Diperketat

kabarmelayu.com,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau komitmen memperkuat evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan penataan penyertaan modal dan kinerja anak perusahaan BUMD.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, pihaknya tidak hanya melihat kontribusi BUMD dari sisi laba atau dividen. Kinerja perusahaan juga harus memperhatikan efisiensi, penyerapan tenaga kerja dan manfaat pelayanan bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Riau terus mengevaluasi BUMD dan BLUD agar peranannya sebagai penyumbang pendapatan daerah tidak mengurangi kualitas pelayanan umum," katanya di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/09/2026).

Baca Juga:

• Komisi I Dorong Percepatan Pemerataan Listrik dan Pembinaan BUMdes
• Perkuat Penyelenggaraan Statistik, Pemkab Siak Dievaluasi oleh Tim BPS Pusat

Dijelaskan, setiap keputusan terkait penyertaan maupun penambahan modal BUMD harus memiliki dasar kajian yang jelas. Pemerintah ingin memastikan modal daerah yang disalurkan memiliki prospek dan dampak ekonomi yang dapat diukur.

"Penyertaan atau penambahan modal BUMD dijamin berbasiskan kajian akademis, business plan yang terukur, dan analisis dampak ekonomi bagi daerah," jelasnya.

Baca Juga:

• Air Perumdam Tirta Siak Diklaim Setara Air Minum Kemasan
• PT BPR Gemilang Raih Penghargaan TOP BUMD Awards 2026

Dalam evaluasi tersebut, Pemprov Riau juga menerapkan sejumlah indikator untuk melihat kinerja BUMD. Indikator yang digunakan mencakup kemampuan menghasilkan laba atau dividen, efisiensi operasional, penyerapan tenaga kerja hingga dampak terhadap pelayanan publik.

"Kami juga menerapkan indikator kinerja BUMD yang mencakup aspek laba atau dividen, efisiensi, penyerapan tenaga kerja, hingga dampak pelayanan publik," tambahnya.

Sekda Syahrial Abdi menerangkan, pihaknya siap melakukan pembenahan terhadap anak perusahaan BUMD yang menghadapi persoalan keuangan. Evaluasi dilakukan untuk melihat kondisi portofolio usaha sekaligus menentukan langkah yang diperlukan.

Selain aspek perusahaan, mengevaluasi target dividen yang menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah. Penetapannya disesuaikan dengan kinerja dan langkah restrukturisasi manajemen masing-masing BUMD.

"Langkah pembenahan anak perusahaan BUMD yang berekuitas negatif sedang berjalan. Termasuk evaluasi portofolio, penerapan sistem pengendalian intern hingga opsi divestasi atau likuidasi taktis jika diperlukan. Penetapan target dividen APBD 2026 disesuaikan melalui analisis kinerja serta langkah restrukturisasi manajemen BUMD," terangnya.

Komisi I Dorong Percepatan Pemerataan Listrik dan Pembinaan BUMdes

Perkuat Penyelenggaraan Statistik, Pemkab Siak Dievaluasi oleh Tim BPS Pusat

Air Perumdam Tirta Siak Diklaim Setara Air Minum Kemasan

PT BPR Gemilang Raih Penghargaan TOP BUMD Awards 2026

Pemprov Kaji Penambahan Penyertaan Modal untuk BUMD Riau

Ramadhan 1447 H, BBPOM Pekanbaru Perketat Pengawasan Pangan