Dengan mengangkat Tema "Negara Harus Hadir Untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa", forum ini menghadirkan Bupati Inhil H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, kerua ikatan petani kelapa rakyat, Zainudin Kasim, dan ketua BPC HIPMI Inhil, Ardiansyah Julor sebagai narasumber.
Bupati H. Herman menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi tawar petani kelapa serta mendorong adanya standarisasi harga komoditas kelapa. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber.
Baca Juga:
Dalam forum tersebut, Bupati H. Herman menyampaikan bahwa tata niaga kelapa harus memberikan manfaat yang lebih adil bagi petani sebagai pihak yang berada di hulu. Menurutnya, petani kelapa tidak boleh terus berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga hasil produksinya.
"Petani harus memiliki posisi tawar yang kuat. Harga kelapa harus memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi petani, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat," tegas Bupati Herman.
Baca Juga:
Ia menilai, standarisasi harga menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan tata niaga kelapa yang lebih sehat dan berkeadilan. Dengan adanya standar harga yang jelas, diharapkan tidak terjadi disparitas harga yang merugikan petani di tingkat produksi.
Bupati Herman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membenahi rantai perdagangan kelapa. Konsolidasi antarpihak dinilai diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan yang selama ini dihadapi petani.
"Pemerintah harus hadir memastikan tata niaga berjalan secara adil. Kita ingin ada mekanisme yang transparan, harga yang wajar, dan petani mendapatkan bagian yang layak dari nilai ekonomi komoditas kelapa," ujarnya.
Forum Konsolidasi Perjuangan Rakyat untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa menjadi ruang untuk menyatukan aspirasi dan memperkuat perjuangan petani dalam memperoleh tata niaga yang lebih berpihak. Berbagai persoalan mulai dari harga, rantai distribusi hingga posisi petani dalam perdagangan kelapa menjadi bagian penting dalam pembahasan.
kabarmelayu.com,JAKARTA Wakil Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Dr. H. Bagus Santoso secara didaulat dan dipercaya untuk mengemban amanah
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau kembali menggelar razia yang menyasar 12 tempat hiburan ma
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, disahkan sebes
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PELALAWAN Seekor beruang liar berukuran besar berkeliaran di sekitar kawasan permukiman warga Desa Beringin Makmur, Kecama
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menemukan masih adanya hotspot (titik panas) di dalam areal pe
Lingkungan
kabarmelayu.com,ROHUL Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian terus berkomitmen memberikan pelayanan kunjungan yang opti
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengamankan pasangan suami istri (pasutri) berinisial, LM (45) dan M
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengeklaim capaian restorasi gambut telah mencapai sekitar 451
Lingkungan
Kapolda Riau dan Menhut Raja Juli Antoni Bahas Kelestarian Gambut di Rumah Runding Bengkalis
Lingkungan
kabarmelayu.com,DUMAI Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Dumai bersama Bea Cukai Dumai membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, keci
Ekbis