PS.PANGARAIAN, kabarmelayu.com - Berikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat yang belum memiliki administrasi pertanahan yang lengkap, Pemerintah berikan kemudahan ke masyarakat untuk mengurus administrasi tanahnya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Melalui program nasional, menargetkan lima juta sertifikat sebagai payung hukumnya. Dimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Program PTSL 2017, Provinsi Riau mendapatkan porsi 125 ribu Pendaftaran Bidang Tanah (PBT). Menyukseskan program PTSL, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rohul turut andil untuk daftarkan tanah masyarakat sebanyak 5 ribu bidang yang selama ini belum memiliki legalitas hukum yang sah.
Baca Juga:
Diakui Kepala Kantor BPN Rohul, Ir. Hendra Imron melalui Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Martin, Jumat (24/2) mengatakan, bahwa Program PTSL merupakan program nasional untuk mendaftarkan semua bidang tanah yang ada didesa se-Rohul.
"Setelah dilakukan pendaftaran dan pengukuran, nantinya kondisi tanahnya tidak ada masalah clear and clear serta tidak ada sengketa kemudian dilelengkapi dengan persyaratannya, output akhirnya nanti akan mendapatkan sertifikat. Tetapi sebaliknya tidak memenuhi persayaratan, tidak semuanya mendapat sertfikat, tapi yang jelas semua bidang tanah sudah terdaftar, tujuannya hindari tumpang tindih kepemilikan," jelas Martin.
Baca Juga:
Saat ditanya terkait biaya dalam pendaftaran tanah, Martin mengatakan, untuk melakukan Penyuluhan, Pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat ditanggung oleh pemerintah, tetapi untuk pemenuhan persyaratan, pemasangan patok dan materai ditanggung masyarakat.
"Biaya administrasinya seperti materai dan lainnya ditanggung oleh masyarakat, untuk persyaratannya KTP, surat tanah dan PBB tahun berjalan," katanya.
Martin juga akui, untuk tahap pertama BPN Rohul tetapkan 10 desa di 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Rambah dan Ujung Batu. Masing-masing kecamatan diprioritaskan untuk 5 desa. Kerena program PTSL dilakukankan secara kontiniu setiap tahunnya sehingga tahun 2025, semua desa yang ada di Rohul secara bertahap akan dilakukan pendaftaran tanah.
"Sifatnya tidak sporadis tetapi secara sistematis akan dilakukan (pendaftaran tanah) setiap desa yang ada di Rohul hinga tahun 2025," ucapnya. (ys)
kabarmelayu.com,INHIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dr. H. Udin Syafriudin, M. Kes, menanggapi pemberitaan da
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus digencarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Dala
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir bergerak cepat menangani
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Lukaluka
Peristiwa
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
