Wabup Zardewan Tutup Musrenbang Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

PELALAWAN, kabarmelayu.com - Wakil Bupati Pelalawan, ‎Drs H Zardewan MM secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun anggaran 2018 di ruang rapat pembaharuan Kantor Bappeda Pelalawan, Kamis (16/3/2018).

Musrenbang RKPD tahun 2017 yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 15 hingga 16 maret 2017 berjalan alot dan intensif. Hal ini dapat dipahami, sebab persoalan pokok yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah terletak pada proses menentukan pilihan-pilihan program kegiatan yang prioritas untuk didahulukan pelaksanaan pembangunannya, meski di sisi lain sedang dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya terutama pendanaan. 

"Namun saya tekankan, besar atau kecilnya anggaran bukan sebagai penentu suksesnya program kegiatan, terpenting seberapa besar dampak nilai dan manfaat terhadap hasil pembangunan dari program kegiatan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," paparnya. 

Baca Juga:

• RUU Kawasan Industri Didorong Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM
• BPBDPK Riau akan Gelar Rakor Tingkat Provinsi

Dilanjutkan Wabup Zardewan, ada 5 hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan agar mengedepankan prinsip efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pertama, pelaksanaan program kegiatan harus menuruti ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dimaan program dan kegiatan yang diakomodir harus mengacu kepada RPJMD ataupun Renstra PD dan telah dibahas dalam Musrenbang RKPD, karena kedepan pemeriksaan oleh auditor BPK tidak hanya pada aspek penganggaran saja tetapi juga pada aspek perencanaannya. 

Baca Juga:

• Wakapolda Riau: Operasi Kuantan Merah Putih Presisi Ungkap Aktivitas PETI hingga Pemilik dan Pemodal
• Hari Pramuka ke-65, 24 Insan Pramuka Riau Terima Lencana Kehormatan

Kedua, adanya transparansi dalam setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, adanya pertanggungjawaban dari pejabat pelaksana melalui laporan secara berkala kepada atasannya. 

Keempat, memperhatikan unsur keadilan bagi setiap golongan masyarakat dengan tidak mengutamakan suku dan daerah tertentu. 

Kelima, adanya kepastian bahwa program kegiatan harus benar-benar dalam rangka mencapai target capaian indikator kinerja dari tujuan dan sasaran yang tidak hanya fisik namun juga harus memperhatikan fungsionalnya. 

"Hasil Musrenbang RKPD ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme penyusunan anggaran melalui pembahasan teknis, pendalaman dan pemahaman antar Satuan Kerja terkait serta koordinasi intensif dengan mempaduserasikan antara aspirasi masyarakat kebijakan pemerintah dan ketersediaan dana pembangunan sehingga menghasilkan program kegiatan prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat," terangnya. (zul/rec)

RUU Kawasan Industri Didorong Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM

BPBDPK Riau akan Gelar Rakor Tingkat Provinsi

Wakapolda Riau: Operasi Kuantan Merah Putih Presisi Ungkap Aktivitas PETI hingga Pemilik dan Pemodal

Hari Pramuka ke-65, 24 Insan Pramuka Riau Terima Lencana Kehormatan

Dispusip Siak Usulkan 'Syair Raja Siak' Sebagai IKON 2026 ke Perpusnas RI

Berperan Sukseskan Tim Ekspedisi Merah Putih, Kapolsek Teluk Meranti dan Masyarakat Dapat Piagam Penghargaan pada Momen HUT RI